oleh

15.000 SERTIFIKAT PTSL UNTUK WARGA SE-KECAMATAN BESUK

Probolinggo Oposisi, – (12/02/19) PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jika pada tahun sebelumnya terkenal dengan nama prona, selanjutnya berganti judul menjadi PTSL.

PTSL adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang di lakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan di dalan suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Info dari Pj kades Kecik Sumarto, menyampaikan jika kecamatan Besuk bakal mendapatkan 15 ribu sertifikat PTSL yang nantinya akan tersebar di 17 desa.

Masing-masing desa tidak sama dalam pengelolaan sertifikat PTSL tersebut. Ada yang banyak dan ada yang sedikit bergantung luas wilayah desanya.

Desa Randu Jalak mendapatkan jatah paling sedikit yakni sebanyak 600 sertifikat PTSL. Sedangkan desa Alas Tengah mendapatkan jatah terbanyak sekitar 1.300 sertifikat PTSL.

Camat Besuk, Teguh Prihantoro AP, menekankan kehati hatian dalam menjalankan program PTSL tersebut. Mengingat masalah tanah tersebut sudah banyak yang menjadi kasus (pungli) besar di ranah hukum.

Untuk itu, di bentuk panitia PTSL(pokmas) di masing-masing desa yang khusus membidangi hal tersebut. Dari narasumber salah satu desa menyampaikan anggota pokmas tersebut ada sekitar 40 orang. Yang terbagi di tiap-tiap dusun masing-masing desa. Sementara ini masih dalam tahapan sosialisasi pada semua warga.

Dengan demikian pihak kepala desa tidak berhubungan langsung dengan pendaftar tanah namun kepala desa hanya membantu menyiapkan kebutuhan dari pendaftaran tanah tersebut. Kemudian yang mengukur tanah bidang, memasang patok adalah pihak panitya bersama masyarakat di dampingi pihak BPN (badan pertanahan nasional).

Masyarakat tinggal mendatangi desa atau panitya setempat untuk mengurus serrifikat gratis tersebut.

Program ptsl tersebut berlangsung selama tahun 2019 ini. Dan jika tidak mencapai target, tidak menjadi beban keharusan namun di rasa program ini sangat menguntungkan. Sungguh di sayangkan jika tidak ikut mendaftarkan bebarengan.

Mengenai biaya pendaftaran, di sampaikan beberapa kepala desa menyampaikan kisarannya sebesar 550 ribu. Dan itu telah melalui kesepakatan dan musyawarah bersama di balai desa masing-masing dengan pihak BPN, kecamatan, panitya ptsl, kepala desa dan masyarakat.

Biaya yang berdasarkan ketentuan SKB 3 menter sebesar 150rb ternyata hanya mampu membiayai 3 patok tanah dan 1 materai.

Sedangkan kebutuhan patok butuh lebih banyak lagi sesuai bentuk batas bidang tanah. Juga upah dalam mengukur bidang tanah yang belum termasuk dalam harga tersebut. (agg)

1Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed