oleh

Benarkah Calon Komisioner Komisi Informasi Sumenep Akan Dilantik

Sumenep Beritaoposisi.co.id – Beredar Kabar tentang calon Komisioner Komisi Informasi (KI) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur akan dilantik oleh bupati Sumenep besok mulai berhembus kepermukaan publik.

Meski kabar tersebut masih dikatakan simpang siur karena belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun nampaknya kabar rencana pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep semakin santer, bahkan menurut informasi yang diterima media masa berlakunya calon KI tersebut dimulai hingga Periode 2019-2023.

Tak ayal kabar pelantikan KI secara cepat dihendus dan kini mulai mendapat tanggapan miring yang datangnya dari kalangan aktivis anti korupsi, sebut saja Herman Wahyudi., SH. yang sudah mengawal jalannya rekruitmen KI sejak awal yang diselenggarakan pada tahun 2017 yang silam mengaku prihatin.

Herman yang biasa disapa tidak segan-segan menuding kalau pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) sampai terjadi patut diduga ada Indikasi deal-deal tertentu dikalangan elit Pejabat yang berkompeten.

“Kalau Komisioner Komisi Informasi ini sampai terjadi pelantikan maka sudah jelas ada deal-deal tertentu antara Ketua Komisi I yakni KH. Hamid beserta anggotanya dan Ketua DPRD H. Herman dengan Bupati Busro yang mengarah ke tindakan KKN (Suap suara untuk jabatan menjadi komisioner KI Kabupaten Sumenep,” kata Herman. Selasa (26/3)

Karena menurut Herman mulai dari tahap pelaksanaan rekruitmen Komisioner KI Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan regulasi ( PERKI no 4 tahun 2016) dan ini juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Sumenep waktu itu,” ujarnya.

“Akibat dari ketidak sesuai dalam melakukan rekrutmen Komisioner Komisi Informasi dan akibat tidak ditanggapinya permohonan Informasi yang diajukan oleh saya kepada pihak-pihak terkait pada waktu itu, akhirnya DPRD Kabupaten Sumenep disengketakan ke KI provinsi Jawa Timur dan pada sidang pertama dilakukan di kantor KI Sumenep oleh komisioner KI provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 april 2018,” jelasnya

Kemudian kata Herman, dalam proses sidang waktu itu yang digelar dengan kuasa hukum Ketua DPRD Kabupaten Sumenep sepakat untuk memberikan salinan fit and proper test, namun yang bikin aneh ternyata fit and proper test tersebut yang diberikan kepada saya sebagai pemohon tidak ada skoring dan hanya berupa hasil contreng/ voting, dan selain itu juga kuasa hukum ketua DPRD menjelaskan pernyataan ketua DPRD bahwa: untuk menentukan dan menetapkan nama 5 (lima) Komisioner Komisi Informasi, masing-masing Pimpinan dan anggota Komisi I diberi surat suara untuk memilih 5 (lima) nama.

“Untuk itu karena proses dari awal rektrutmen anggota Komisioner KI ini sudah tidak beres, karena menyimpang dari aturan regulasi PERKI no 4 tahun 2016, maka kami sebagai masyarakat Sumenep meminta kepada Pemerintah Kabupaten khususnya Bapak Bupati Sumenep untuk mengkaji ulang rencana pelantikan terhadap ke 5 anggota Komisioner Komisi Informasi yang saat ini dikabarkan akan dilantik besok, pintanya.

Sementara sekretaris daerah kabupaten sumenep ( sekdakab ) Ir.Edi Rasiyadi saat dihubungi melalui via WhatsAAp nya dengan maksuk untuk konfirmasi kabar kebenaran akan dilantiknya calon komisi informasi tersebut meski sudah centang biru dua, pak sekda tidak merespon hanya dibaca. ( Mrw )

 

#komisi informasi

#ki sumenep

#herman wahyudi

4Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed