oleh

Biaya PTSL Desa Wonosobo Diduga Ada Tambahan Di Luar Ketentuan Perbup

Banyuwangi Oposisi.co.id

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sudah mulai berjalan di beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya kerap kali jadi kontroversi terkait ketidakpastian standar biaya. Akibatnya tak sedikit Kepala Desa berurusan dengan hukum lantaran hal tersebut.

Memjawab hiruk pikuk PTSL Pemerintah luncurkan aturan – aturan yang selanjutnya aturan Pusat melahirkan aturan tingkat Kabupaten berupa Peraturan Bupati ( Perbup). Untuk Kabupaten Banyuwangi lahirlah Perbup No. 11 Tahun 2018
Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat. Yang mana pada Pasal : 9 diatur besaran biaya PTSL sebesar Rp. 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Namun sepertinya keberadaan Perbup sebagai payung hukum PTSL di Banyuwangi diduga diabaikan dalam pelaksanaan PTSL di desa Wonosobo Kecamatan Srono. Hal tersebut diketahui karena ada keluhan atau informasi dari peserta pemohon PTSL mengaku ada biaya – biaya lain selain dari biaya yang telah ditetapkan oleh Perbup Banyuwangi No. 11 Tahun 2018 Pasal : 9.

” Ini lucu istri saya justru sudah bayar uang patok 50 ribu dan uang ukur 50 ribu, uang kopi 50 ribu melalui Kepala Dusun, sementara sepengetahuan saya biaya Pengukuran sudah di tanggung oleh Pemerintah melalui program tersebut. Dan itu tidak termasuk yang 150 ribu lo mas, “ Ungkap HR yang istrinya jadi salah satu pemohon PTSL Jumat 25/01/2019.

Sementara Pj. Kepala Desa Wonosobo Sariono, saat dikonfirmasi kepada awak media memberikan keterangan, bahwa dirinya baru dilantik sebagai petugas PTSL juga Sekdes pada Tanggal 22 Januari 2019.

” Saya dan Sekdes baru dilantik pada 22 Januari kemarin oleh BPN, kalau ada istilah uang kopi atau uang ukur itu saya kurang faham itu mungkin persone, yang saya tahu biaya PTSL di Desa Wonosobo sudah sesuai ketentuan Perbup sebesar 150 ribu, “ Ungkap Sariono di kantornya.

Dakui oleh Pj. Kades bahwa pelaksanaan PTSL di desanya tidak dibentuk Panitia atau Pokmas. Alasannya karena tidak memahami apakah perlu dibentuk Pokmas atau tidak. Namun dikatakan bahwa untuk membantu kelancaran pemberkasan rekrut tenaga bantuan dari masyarakat. Ketika ditanya apakah tenaga yang dimintai bantuan dalam pemberkasan tidak diberi jasa ? Dijawabnya tentu diberi jasa atau imbalan. Ditanya dari mana dana jasa atau imbalan untuk tenaga bantuan dari luar tersebut. Dijawabnya dari dana PTSL yang Rp. 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) itu.

” Saya kurang paham istilah Pokmas, yang saya tahu saya dan Sekdes dilantik, dan nanti sekdes menunjuk 3 orangĀ  untuk petugas input data. Mekanismenya pemohon mendaftarkan berkasnya melalui ketua RT dan dilanjutkan pengumpulan data dan survey oleh Kepala Dusun lalu diserahkan ke petugas entry di kantor Desa, “ papar Sariono.

Pada dasarnya Pj. Kades Sationo menginginkan pengerjaan berkas PTSL yang direncanakan sebayak 3500 bidang itu cepat. Kalau ada temuan biaya di luar ketentuan Pj. Kades Sariono mempersilahkan untuk diluruskan. Dengan alasan dia selaku Pj. Kades merasa tidak pernah memerintahkan untuk ada tambahan biaya. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed