oleh

Bupati Blitar Bantah Dipanggil KPK dan Surat Panggilan KPK Palsu

Surat Panggilan KPK Palsu

Blitar Oposisi,  –  Berita adanya surat pemanggilam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Blitar dan staff Dinas PUPR mulai beredar di tengah masyarakat luas. Bahkan sempat viral di media sosial (medsos) saat diunggah di akun facebook milik Mohammad Trijanto, Ketua Komisi Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK).

Baca juga : Trijanto : Polisi Harus Usut Tuntas Pemalsu Surat KPK Terhadap Bupati Blitar

Dalam postingannya Trijanto menyebut, sesuai informasi (hoax atau tidak ya??), Bupati Blitar akan dipanggil menghadap penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada hari Senin, 15 Oktober 2018 di gedung KPK Jakarta. Kira-kira Bupati Blitar dimintai keterangan terkait dugaan korupsi apa ya?? Tebak-tebakan yuk !!! Lawan korupsi!!! ((( Makanya kalau jadi pejabat jangan sekali-kali melukai hati kaum petani, nelayan, honorer dan kaum marginal lainnya di Blitar Raya, bisa meyesal tujuh turunan deh hehehhehehe )))

Belakangan diketahui, surat pemanggilan pemeriksaan oleh KPK terhadap Bupati Blitar ternyata palsu. Dugaan ini muncul, setelah tim khusus Pemkab Blitar melakukan klarifikasi dan konfirmasi langsung ke salah satu pejabat KPK.

Bupati Blitar, Rijanto saat dikonfirmasi terkait hal tersesbut mengatakan, jika pihaknya membenarkan adanya surat masuk yang berisi pemanggilan KPK kepada dirinya. Namun setelah dilakukan klarifikasi ternyata panggilan itu tidak ada.

“Kami langsung melakukan konsultasi ke beberapa pihak dan staff untuk melakukan klarifikasi ke KPK,” kata Rijanto, Sabtu (13/10/2018).

Rijnato menyebut, ada beberapa unsur yang dinyatakan Pemkab Blitar, jika surat KPK itu diduga palsu, karena ditemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya nomor surat, mekanisme pengiriman, tujuan pemanggilan itu untuk penyelidikan atas kasus tersangka siapa tidak ada, serta kop surat juga dianggap salah karena umumnya ada simbol garuda.

“Kami sudah komunikasi dengan salah satu pejabat KPK. Dari situ kami dapat penjelasan tentang mekanisme dan prosedur surat pemanggilan kepada pejabat publik. Dengan hasil konsultasi, klarifikasi dan konfirmasi tadi, kami duga surat ini palsu,” jelas Rijanto.

Terkait hal ini Bupati Rijanto mengaku, jika pihaknya belum berencana melakukan tindakan hukum, karena masih perlu telaah dan pertimbangan yang dalam. Menurut Bupati, yang pasti permasalahan ini tidak hanya merugikan nya, tetapi ada beberapa pihak termasuk KPK sendiri. (Fajar AT)

7Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed