oleh

Bupati Flores Timur Klarifikasi Batalnya Pembangunan Gedung DPRD Flotim Melalui Akun Facebook

Flores Timur beritaoposisi.co.id, _  Perjuangan KRBF (Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur) dalam Aksi damai tolak pembangunan gedung DPRD Flotim yang terjadi beberapa waktu lalu kini akhirnya mendapat respon dari Bupati Flores Timur.

Belum lama ini, pada hari Kamis, 6 Juni 2019, Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST mengklarifikasi batalnya pembangunan gedung DPRD Flotim. Klarifikasi pembatalan tersebut disampaikanya melalui surat yang ditulis di akun Facebook miliknya.

Berikut surat klarifikasi pembatalan:

Yang goe tonga baat,
goe lugu lere
ribu ratu Flores Timur
Ata ribu bereun senaren

Hampir enam bulan publik Flotim diramaikan dengan rencana pembangunan gedung DPRD Flotim. Rencana tersebut menuai banyak perhatian, bahkan muncul kelompok pro dan kontra.

Kondisi ini sangat nampak di media sosial. Semuanya memiliki alasan yang tentunya menjadi kewajiban pemerintah untuk mendengarkannya. Untuk itu pemerintah menyampaikan terima kasih atas semua kritik dan saran ( baik yang pro dan yang kontra) yang telah disampaikan.

Pemerintah tentu memiliki alasan, sehingga akhirnya mulai terealisasi dalam APBD Perubahan 2016, dan terus ditindaklajuti dalam APBD 2017, 2018 dan 2019. Walaupun demikian, pemerntah terus melakukan kajian-kajian disertai konsultasi dan koordinasi pada lembaga-lembaga terkait, sehingga keinginan tersebut terlaksana secara benar.

Konsultasi terakhir dengan kementrian ATR terkait Perda RDTR Kota Larantuka tahun 2012. Terkait Perda ini, ternyata (saat itu) belum ditindaklanjuti dengan pendaftaran di kementrian.

Atas dasar tersebut, pada tanggal 29 Mei 2019, saya menugaskan Pak Sekda, Pak asisten II, Pak Sekwan dan PPK ke Kupang untuk melakukan pembatalan kontrak pembangunan gedung DPRD tersebut.

Demikian untuk dapat diketahui semua pihak, sembari kita tetap menjaga kelamoholotan kita.

Larantuka
Kamis, 6 Juni 2019

Anton Hadjon
Bupati Flores Timur

Ketua KRBF, Maria Sarina Romania pada Kamis 6/6/2019, menanggapi surat tersebut dengan memberikan apresiasi kepada Bupati Anton dan berharap kedepannya dalam pengambilan kebijakan Bupati Anton lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat Flotim.

“Sebagai ketua KRBF, saya menyampaikan apresiasi buat pak bupati Antonius Gege Hadjon yang sudah mengambil langkah untuk pembatalan gedung DPRD, semoga kedepannya dalam pengambilan kebijakan lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat Flotim yaitu kebutuhan akan air bersih, listrik dan jalan sehingga Flotim bisa lebih maju pada saat masa kepemimpinan bapak berdua” kata Maria Sarina Romakia.

Selain itu, ada beberapa pihak yang mempertanyakan alasan pembatalan tersebut karena proyek pembangunan gedung DPRD dengan pagu dana Rp 34. 989.500 itu akan ditangani oleh PT. Batu Besi yang adalah pemenang tender.

“Bagaimana MOU antara pemerintah dengan kontraktor? Karena jelas pembatalan ini berdampak pada digugatnya pemerintah oleh kontraktor dan jika tidak digugat oleh kontraktor maka ini merupakan kejadian langka dan patut diduga.” kata Hendrikus Hali Atagoran menanggapi surat Bupati Kamis, 6/6/2019.

Hendrikus mempertanyakan apakah pembatalan pembangunan gedung DPRD tersebut melalui mekanisme rapat dengan DPRD atau tidak, karena dalam penetapan rencana pembangunan gedung DPRD tersebut dilakukan secara bersama.

Ia juga menyebutkan, disinyalir ada dana APBD yang terlanjur digelontorkan untuk pengadaan lahan dan perencanaan gedung DPRD yang nilainya mendekati 1 Miliar.

“Jelas itu kerugian buat masyarakat Flotim. Jika hal ini terus terjadi, bisa-bisa APBD Flotim lebih banyak digunakan untuk anggaran perencanaan”. kata Hendrikus.

Pantauan media ini, hingga Sabtu, 8/6/2019 pukul 16.00 WITA, Pada kolom komentar akun facebook Anton Hadjon terdapat kurang lebih 180 tanggapan netizen atas surat klarifikasi pembatalan tersebut. Ada pihak yang mengapresiasi dan ada juga yang menilai pembatalan pembangunan gedung DPRD tersebut tidak melalui mekanisme dan merupakan informasi yang tidak utuh serta dianggap hanya mau mengakhiri polimik. Netizen juga menyebut akun Facebook pribadi bukanlah media resmi Pemda Flotim.

Hingga berita ini diturunkan Bupati Anton belum memberikan tanggapan,terkait tanggapan dan pertanyaan sejumlah pihak tentang pembatalan pembangunan gedung yang ditulis oleh Bupati Anton pada akun FBnya. (Atten)

 

 

#bupati Flores timur,

#Maria Sarina Romania,

#Antonius Hubertus Gege Hadjon,

#gagal pembangunan DPRD Flores timur

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed