oleh

Di Duga Pembangunan Fiktif Tahun 2016 Akibat Kesalahan Pemdes Dukuh Kediri

Kediri Oposisi, _ Seperti yang ditulis/terbit di koran  Oposisi tgl 12 septmber 2018 lalu tentang dana ADD macet hinga sekarang. Yang menurut H.Prawito selaku kepala Desa Dukuh, sudah terselesaikan, ternyata hinga sekarang polemik tersebut masih menimbulkan banyak masalah.

Yakni munculnya prokontra di Masyarakat Dess Dukuh. Masyarakat menduga ada upaya menutupi kesalahan kesalahan dari para penguasa, dan dari penguna Angaran Desa. Hal ini berdasarkan fakta fakta dan informasi terkait permasalahan tersebut.

Fakta pertama bahwa jika memang benar yang terjadi hanya Miskomunikasi antara Bendahara Desa dengan Ketua Panitia Lelang TKD, Mengapa perkara tersebut tidak dapat terselsaikan hingga 2018?. Fakta ke 2. Jika masalah tersebut hanya karena miskom mengapa ada pengembalian sejumlah Rp 51.872.000,- dari kantong pribadi bendahara Desa dan Ketua Panitia lelang TKD yang sekaligus PJS, SEKDES.

Perlu diketahui uang ini sejak 2016 akan di gunakan untuk pembangunan plengsengan di wilayah dusun Ngadirejo sebelah selatan pemukiman warga.Ternyata pembangunan fisik plengsengan tersebut tidak terealisasi (fiktif) selama 2 tahun.

Kedua hal itulah yang hinga saat ini masih belum dapat diterima oleh masyarakat. Upaya kepala Desa dan Camat menutup nutupi kasus ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat bahwa yang sebenarnya terjadi adalah adanya penyelewengan angaran oleh oknum Pemerintah Desa.

Untuk Mengkonfirmasi kebenaran dugaan tersebut bahkan Masyarakat sudah mengirimkan surat pengaduan kepada lembaga BPD Desa Sejak 2 Pekan lalu, namun demikian hingga sekarang dari BPD belum pernah memberikan jawaban pasti, bahkan justru terkesan melakukan pembiaran terhadap kasus ini.

Selain ke BPD Masyarakat juga sudah beritikad baik dalam menyelesaikan perkara ini, yakni dengan mengirimkan dumas ke kantor INSPEKTORAT kab. Kediri , namun demikian sama halnya dengan BPD Desa Dukuh Inspektorat pun tidak merespon cepat pengaduan tersebut.

Untuk itulah masyarakat berniat mengadukan permasalahan ini ke Polri atau Kejaksaan Negeri Kediri. Rencananya paling lama 1 × 24 jam tidak ada itikad keterbukaan dalam menyelsaikan kasus ini Mereka akan langsung Membawa keranah Hukum. Kronologis awal berbuntut panjang yang mana adanya ketidak puasan TPK th 2015/2016 selaku ketua Bapak Yuwono yang merasa di permainkan setelah menagih dana tersebut tidak kunjung diserahkan oleh pemerintah desa Dukuh kepada TPK padahal dana tersebut sudah di cairkan dan digunakan dengan dugaan untuk kepentingan pribadi oknum Pemerintah Desa Dukuh. Kepala desa,PJ Sekdes, dan Bendahara desa selama 2 tahun, ketua TPK sudah berupaya sabar menunggu proses penyelsaian ini sudah cukup lama namun para pihak Pemerintah Desa Tidak Punya Itikat baik untuk menyelsaikannya dan meminta maaf , malah justru di sepelekan problema Intern Pemdes Dukuh Kec Ngadiluweh ini.

Akirnya tercium Oleh Masyarakat yang peduli Desa bahwa diduga ada indikasi kuat tindakan Korupsi dengan memperkaya diri sendiri. Permasalahan ini  terjadinya bukan ini saja pada tahun awal kepemimpinan Kepala Desa H. Prawito th 2015 sudah pernah dilaporkan Oleh Masyarakat ke Tipikor polres Kediri dengan kasus yang sama.

Penyimpangan Angaran Thn ini justru muncul lagi seiring dengan sisa masa jabatan kepala desa Dukuh yang kurang setahun berakir di thn 2019, permasalahan ini bisa berbuntut panjang, kemungkinan pemalsuan Dukumen SPJ TPK berupa pemalsuan Tanda Tangan TPK oleh Pemerintahan desa Dukuh. Sebagai bahan laporan LPJ tahunan Kepala Desa Dukuh Thn 2016 . dari hasil info masyarakat dari TPK SPJ tersebut belum di tanda tangani oleh TPK saat itu.

Masyarakat juga menuntut Camat , Kec Ngadiluweh untuk bertangung jawab atas apa yang terjadi saat ini di Desa Dukuh, peran kecamatan sangat kuat terbukti menutupi atau mengabaikan masalah ini. (Wondo)

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed