oleh

Diduga Banyak Kecurangan, Penyelenggara Pemilu Muncar Terancam Digugat Ke MK

Banyuwangi Berita Oposisi.

Pemilu 17 April 2019 baik Piplres maupun Pileg telah berlalu. Rakyat Indonesia tinggal menunggu keputusan final dari KPU Capres Cawapres siapa yang akan jadi pemimpin negeri ini. Partai apa yang dulang kejayaan dan yang masih bisa bertahan. Caleg siapa saja yang bernasib mujur akan dinobatkan jadi anggota DPRD Kab./Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI Periode 2019 – 20124.

Namun diakui atau tidak ada satu bagian dari proses Pemilu yang menjadi sorotan penting bagi Peserta Pemilu, yaitu penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara. Karena ternyata pada bagian itu rumornya paling mudah jadi pintu masuk kecurangan, permainan angka – angka perolehan suara kontestan Pemilu. Secara spesifik sebut saja proses rekapitulasi hasil Pemilu oleh PPK Muncar Kab. Banyuwangi Daerah Pemilihan : 3 yang meliputi Srono, Cluring, Muncar, dan Tegadlimo.

Proses rekapitulasi oleh Penyelenggara Pemilu Kec. Muncar itu ternyata menarik perhatian Ketua DPC Demokrat Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH untuk mengungkap modus kecurangan. Menjadi hal yang wajar karena Michael selama 10 hari lebih pantau langsung proses rekapitulasi oleh PPK Muncar. Hal tersebut dilakukan bermula dari adanya laporan dugaan penggelembungan perolehan suara yang signifikan pada Partai dan Calon tertentu di beberapa TPS Ds. Kedunggebang Tegaldlimo melalui lembar data C1.

” Kalau hanya satu kali bisa jadi salah tulis, tapi ini terjadi di beberapa TPS oleh Partai dan Caleg yang sama, ini sangat masif sekali. Saya duga kecurangan justru dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemilu. Konspirasi yang tersistem dan rapi, mereka tidak hanya menguasai soal cara transfer angka dari C1 Plano ke Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dari Plano rekapitulasi ke DA1. Tapi juga menguasai bagaimana antisipasi ketika terjadi protes dari saksi, karena logistik Pemilu sudah dibawah kendalinya. Ingat ini dugaan lo yaaaa….hasilnya kita kan sudah tahu semua hayoo.., “ kata Michael saat dikonfirmasi sebelum bertolak ke Jakarta di Bandara Blimbingsari Rabu 15/5/2019.

Michael juga berharap penyelenggara Pemilu terutama Panwas dan Bawaslu ke depan lebih baik dan lebih tegas lagi dalam hal menangani tindak pidana Pemilu. Hal itu disampaikan karena Pemilu 2019 ditengarai budaya money politik masih jadi alat propaganda politik oleh oknum Caleg.

” Saya yakin kalau Penyelenggara Pemilu melaksanakan dengan baik hasilnya akan baik. Karena Parameter sukses Pemilu bukan soal hasilnya, melainkan proses pelaksanaannya. Dan untuk sukses Pemilu kami tumpukan harapan kepada penyelenggara Pemilu tentunya , ” ujarnya.

Ketika ditanya apakah maksut keberangkatannya ke Jakarta ada kaitannya dengan persoalan Pemilu di Banyuwangi. Selaku pimpinan Partai Demokrat di Banyuwangi menurut Michael adalah kewajiban melaporkan semua aktivitas dan peristiwa politik pra dan pasca Pemilu 17 April 2019 ke DPP. Apakah terkait persoalan di internal Partai maupun eksternal Partai selama ini semuanya dilaporkan ke DPP.

Bukan hanya itu, Michael bersama tim yang diantaranya Julisetyo Puji Rahayu, SH Sekertaris DPC, KPP Teddy Anugrianto, SH, Emy Wahyuni dan Iwan Rudiyanto.  Mengaku akan koordinasikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Banyuwangi, terutama tentang dugaan kecurangan oleh oknum penyelenggara Pemilu Muncar.

” Kita sudah siapkan data pembandingnya secara lengkap untuk membuktikan bahwa benar dugaan kecurangan itu terjadi. Kalau dapat rekom dari DPP bisa jadi kami akan lakukan gugatan melalui MK untuk dilakukan PSU khusus di Muncar. Sementara ini saya diam dikiranya tidak bisa berbuat apa – apa. Pemilu ini digelar untuk menentukan nasib rakyat, jangan harap nasib rakyat akan berubah bahkan bisa jadi korban kalau penyelenggara Pemilu tidak jurdil , “ pungkas Michael.

Sebagaimana pernah diceritakan oleh saksi dari Partai Demokrat bernama panggilan Koko. Bahwa kerap kali ditemukan angka – angka perolehan suara Caleg dan Partai tertentu yang tidak sama dengan data C1 terindikasi terjadi penggelembungan suara. Diantaranya disebutkan per kasus ada perolehan suara Partai dan Calon yang jauh lebih besar dari Surat Suara yang digunakan dan terjadi berulang – ulang di TPS lain tetap pada Partai dan Caleg yang sama. Ada yang seolah – olah tidak terjadi penggelembungan di data C1 namun saat dibacakan ternyata ada selisih angka lebih besar sampai 25 suara, C1 tidak berhologram, Kotak logistik jebol, perbedaan angka di plano rekapitilasi dengan DA1, C1 Plano ditulis pakai pensil dengan dalih agar mudah dilakukan perbaikan, suara Demokrat dimasukkan ke Partai lain dilakukan perbaikan di plano tapi dalam rekap tidak dimasukkan, adanya surat suara dapil lain dihitung sebagai suara syah.

Sementara Ketua PPK Muncar Lukman dalam konfirmasinya terkait dugaan adanya kecurangan, mengaku tidak ada kecurangan namun tidak menafikan adanya kesalahan administratif juga tehnis.

” Kalo kecurangan tidak ada.. tapi kalau kesalahan yang bersifat administrasi atau kesalahan tehnis itu ada. Dan kesalahan – kesalahan tersebut sudah dilakukan pembenaran pada waktu rekapitulasi di Kecamatan. Bahkan sampai proses hitung ulang surat suara. Termasuk kesalahan jika C1 hologram dianggap salah dengan salinan dari para saksi dan PTPS, “ jawab Lukman PPK Muncar. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed