oleh

Diduga Langgar Aturan, Bupati Busyro Nekat Lantik Lima Calon Komisioner KI

Sumenep beritaposisi.co.id.  – (27/03/19), Bupati Sumenep telah Resmi melantik 5 komisioner yang sudah Lolos dalam seleksi atau uji fit and propertes yang diselenggarakan pada tahun 2017 yang silam oleh dinas infokom kabupaten Sumenep,

Meski diduga cacat hukum, namun bupati Sumenep tetap memaksakan kehendak untuk tetap melantik kelima calon komisioner KI tersebut, Sejuah ini belum ada keterangan resmi dari bupati maupun sekda Sumenep, karena banyak agenda kegiatan yang harus dihadiri, selain melantik lima komisioner KI, pada kesempatan yang sama, bupati Busyro juga melantik ratusan kepala sekolah yang ada dikabupaten sumenep.

Saat memberikan Sambutan kepada para undangan, Bupati Sumenep A. Busyro Karim berpesan dan mengatakan pada komisioner KI yang baru dilantik, diharapkan untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tetap menjaga independensi sesuai Undang-undang yang berlaku, harapnya.

Jadi perlu digaris bawahi bahwa, Komisioner KI tidak bekerja sendiri-sendiri, tidak bekerja bukan tugasnya, Selain itu Bupati dua periode itu menghimbau Komisioner KI untuk menjaga hubungan baik dengan beberapa lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sunenep. Jika itu sudah dijaga, maka Insya Allah keterbukaan informasi publik akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, tanggapan miring yang datangnya dari kalangan aktivis anti korupsi, sebut saja Herman Wahyudi SH, yang sudah mengawal jalannya rekruitmen KI sejak awal yang diselenggarakan pada tahun 2017 yang silam mengaku prihatin.

Herman yang biasa disapa tidak segan-segan menuding kalau pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) sampai terjadi, patut diduga ada Indikasi deal deal tertentu dikalangan elit Pejabat yang berkompeten.

“Kalau Komisioner Komisi Informasi ini sampai terjadi pelantikan maka sudah jelas ada deal deal tertentu antara Ketua Komisi I yakni KH. Hamid beserta anggotanya dan Ketua DPRD H. Herman dengan Bupati Busro yang mengarah ke tindakan KKN (Suap suara untuk jabatan menjadi komisioner KI Kabupaten Sumenep,” kata Herman. Selasa (26/3)

Karena menurut Herman mulai dari tahap pelaksanaan rekruitmen Komisioner KI Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan regulasi ( PERKI no 4 tahun 2016) dan ini juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Sumenep waktu itu,” ujarnya.

” Akibat dari ketidak sesuai dalam melakukan rekrutmen Komisioner Komisi Informasi dan akibat tidak ditanggapinya permohonan Informasi yang diajukan oleh saya kepada pihak-pihak terkait pada waktu itu, akhirnya DPRD Kabupaten Sumenep disengketakan ke KI provinsi Jawa Timur dan pada sidang pertama dilakukan di kantor KI Sumenep oleh komisioner KI provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 april 2018,” jelasnya

Kemudian kata Herman, dalam proses sidang waktu itu yang digelar dengan kuasa hukum Ketua DPRD Kabupaten Sumenep sepakat untuk memberikan salinan fit and proper test, namun yang bikin aneh ternyata fit and proper test tersebut yang diberikan kepada saya sebagai pemohon tidak ada skoring dan hanya berupa hasil contreng/ voting, dan selain itu juga kuasa hukum ketua DPRD menjelaskan pernyataan ketua DPRD bahwa, untuk menentukan dan menetapkan nama 5 (lima) Komisioner Komisi Informasi, masing-masing Pimpinan dan anggota Komisi I diberi surat suara untuk memilih 5 (lima) nama.

Untuk itu karena proses dari awal rektrutmen anggota Komisioner KI ini sudah tidak beres, karena menyimpang dari aturan regulasi PERKI no 4 tahun 2016. ( Mrw/har )

 

#komisi informsi

#busyro karim

#herman wahyudi

#ki cacat hukum

26Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed