oleh

Diduga Nabrak Hukum, LSM. LIRA Laporkan Kades Kenjo Ke APH

Berita Oposisi.co.id

Waooo…!!!. Viral di media, LSM Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) melaporkan Kepala Desa Kenjo Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut lantaran Kepala Desa diduga melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya.

Untuk kebenaran informasi tersebut awak media konfirmasi Bupati LIRA DPD Kabupaten Banyuwangi Teguh Eko Rahadi, SAB. Dalam konfirmasinya Teguh membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan pelaporan atas Kepala Desa Kenjo ke Polres Banyuwangi Senin 12/8/2019. Yang mana Kades Kenjo diduga melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang jabatan, serta manipulasi data ADD dan DD tahun 2018/2019.

“Kami melaporkan terkait penyalahgunaan APBdes tahun 2018 di desa Kenjo Kecamatan Glagah. Dengan nominal yang beragam. Terkait angka – angkanya saya tidak melihat jumlah besaranya, tetapi dari prilakunya itu lo mas. Jadi insyaallah nilainya kurang dari 100 jutaan. Dalam laporan ini kami melaporkan kepala Desanya. Jadi laporan hari ini kami kirim ke Polres juga ke Kejaksaan untuk tembusan hari ini juga kami akan sampaikan “, urai Teguh saat dikonfirmasi media.

Ketika ditanya apa yang menjadi dasar pelaporannya, Bupati LIRA Teguh Eko Rahadi menjelaskan. Bahwa selain karena adanya pengaduan dari masyarakat Desa Kenjo yang tidak mau disebutkan namanya kecuali bila diperlukan oleh APH, juga merujuk pada regulasi – regulasi yang ada.

“Adapun dasar pelaporan menurut Teguh merujuk pada UU No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denvan UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 61 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Beserta Peraturan Pelaksanaannya, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Surat Himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B .7508 terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa “, paparnya dengan jelas dan tegas.

Ternyata masih dalam kapatutan, bahwa sebelum dilakukan pelaporan, Teguh mengaku pernah layangkan Somasi. Namun sepertinya Somasi dari lembaganya tidak dihiraukan dan terkesan menganggap sepele permasalahan. Bahkan bisa jadi yang bersangkutan menurut Teguh merasa kebal hukum.

Untuk meyakinkan Aparat Penegak Hukum ( APH ) Bupati LIRA Teguh mengaku sudah memiliki bukti – bukti kuat atas masalah yang dilaporkannya itu. Dan Teguh juga meyakini bahwa bukti – bukti yang dikantonginya akan sangat membantu dan mampu meyakinkan APH dalam penegakan hukum atas permasalahan tersebut. Tak hanya itu rupanya dalam draf laporannya disebutkan ada dugaan penggelapan dana pembangunan Masjid Desa Kenjo.

Adapun harapan atas pelaporannya Teguh Eko Rahadi, SAB sang Bupati LIRA DPD Kabupaten Banyuwangi. Melalui media berharap Aparat Penegak Hukum ( APH ) menindak lanjuti dengan sungguh – sungguh demi tegaknya supremasi hukum. Sementara Kades Kenjo dihubungi untuk dikonfirmasi langsung juga pesan singkat ( sms ) via selulernya kondisi aktif ( 12.08.2019, 21:04 wib ) dan ( 12.08.2019, 21:05 wib ). Mungkin karena ada sesuatu yang urgen Kades Kenjo belum berkenan merespon kontak awak media.

Camat Glagah dimintai tanggapannya sehubungan dengan dilaporkannya Kades Kenjo binaannya, belum bisa menanggapi karena masih belum medalami laporan tersebut.

“Maaf mas saya juga belum mendalami laporan tersebut hanya pernah dengar, laporannya juga belum tahu. Coba besok akan saya cek ke Kenjo terkait hal tersebut, maturnuwun ( terima kasih ) infonya , “ responnya via WhatsApp. ( rdy35 ).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed