oleh

Diduga Tanpa Legalitas Pembangunan Perumahan ” Graha Tanjung ” Di Desa Tanjung Kertosono Nganjuk

Beritaoposisi.co.id, Nganjuk. _ Pembangunan perumahan yang diduga tanpa legalitas ” Graha Tanjung” di desa Tanjung Kec. Kertosono Kab. Nganjuk sudah terbangun beberapa unit. Saat di konfirnasi ke Kepala Desa Tanjung Rois Kurniawan Via Telpon enggan berkomentar.

Dan dari pihak pemasaran yang kebetulan tidak jauh dari area perumahan ditemui oleh Purwanto.

” perumahan yang kami bangun itu izinnya dalam proses dan saat ini kami sudah melakukam pemasaran kepada masyarakat umum, kalau mas mas wartawan kurang percaya silahkan datang di Bapeda Nganjuk untuk mempertanyakan legalitas perumahan” jelas Purwanto saat di temui awak media. (12/03/19).

Dengan argumen yang menyakinkan seolah olah izin perumahan tersebut sudah komplit. Namun saat di konfirmasi ada seorang wanita mungkin istri dari Purwanto juga menerangkan masih ada kekurangan.

Dari stutmen yang membingungkan awak media Oposisi banyak tanda tanya, ada apa dan bagaimana kepastian Legal perumahan tersebut. Proyek perumahan yang menurut nara sumber di bangun oleh PT Bangun Graha Sejahtera yang berkantor di Kertosono Nganjuk.

Untuk menguraikan keabsahan Izin sudah ada atau belum Awak media mendatangi Trantib Kec. Kertosono selaku penegak Perda.

Sutriswanto selaku Kasi Trantib Kec. Kertosono mejelaskan, ” kami selaku Trantib kec. Kertosono belum pernah menerima surat pengajuan izin, mengingat awal izin harus ada persetujuan dari warga sekitar dan pihak kami harus mengetahuinya”, tegas Pak Tris.

” dan akan kami klarifikasi keberadaan perumahan, daripada menimbulkan kericuhan warga di belakang hari, kami juga mendapat info terkait legalitas perumahan tersebut, dan akan koordinasi dengan kepala desa beserta Kasatpol PP kab. Nganjuk”, imbuh Pak Kasi Trantib Kertosono.

Di duga kuat perumahan Graha Tanjung melanggar perundang undangan yang berlaku. UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 27 tahun 2012 dan Pergub Jatim No 30 tahun 2011.

Pembangunan yang mencuri start, tanpa melengkapi dokumen dan sangat merugikan masyarakat sekitar dan Pemda Nganjuk tentunya.

Carut marut perumahan terendus oleh LSM GMBI Distrik Nganjuk. ” ini tidak di benarkan pembangunan tanpa melengkapi dokumen yang harus dipenuhi, dan terkesan developer mengabaikan UU yang berlaku, kami dari GMBI Distrik Nganjuk akan klarifikasi dugaan ini ke penegak Hukum”, geram Abdul Rohim salah satu tokoh di GMBI Nganjuk. (pra)

 

#perumahan graha tanjung

#trantib kertosono

#lsm Gmbi distrik nganjuk

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed