oleh

Helmi Nilai Bawaslu Tidak Profesional Tangani Tindak Pidana Pemilu

Banyuwangi Berita Oposisi

Informasi terkini terkait Penenagan Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu Banyuwangi atas dugaan Money Politik oleh Caleg Partai Demokrat Dapil 1 Banyuwangi inisial ” RA “. Dihentikannya proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu atas nama pelapor Susanti Laporan No. 008/LP/PL/KAB/16.11/IV/2019 karena dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu per tanggal 13/5/2019.

Muhammad Helmi Rosyadi yang sebelumnya juga sebagai pelapor dugaan money politik ke Bawaslu. Yang lebih dulu proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu atas pelaporannya dihentikan. Dengan alasan yang sama yaitu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal : 523 ayat (2) jo. Pasal : 578 ayat (2). Mengaku kecewa atas keputusan Bawaslu Banyuwangi dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Dalam konfirmasinya Via seluler (WhatsApp) Rabu 14/5/2019 sekira pukul (14:23) Wib. mengaku bahwa dirinya telah berkirim surat ke Bawaslu Propinsi Jawa Timur, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

” Terus terang kesalahan penulisan dalam Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan menunjukkan Ketidakprofesional Bawaslu Banyuwangi. Pelaporan pelanggaran Pasal : 278 ayat (2) juncto Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017, tetapi dalam surat tersebut tertulis bukan Pasal 278 ayat (2) namun Pasal 578 ayat (2). Selain itu saya sebagai pelapor juga belum menerima bukti fisik surat pemberitahuan tentang status laporan/temuan. Saya hanya dijapri via WhatsApp oleh staf Bawaslu Banyuwangi, “ ujarnya.

Helmi yang juga selaku Ketua Aliansi Rakyat Miskin ( ARM ) pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul (14:33) juga Via WhatsApp mengatakan.

” Bahwa kemarin Bawaslu Banyuwangi mengkampanyekan untuk melawan hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang (money politic). Namun ketika ada masyarakat yang melaporkan kecurangan caleg yang melakukan tindakan politik uang (money politic), laporan masyarakat tersebut sepihak dihentikan oleh Bawaslu. Padahal kita berkendak pelaporan masyarakat ini disidangkan di Pengadilan seperti kasus pengrusakan banner/baliho Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dan PKB dengan terlapor Darmawan. Padahal ada saksi  penerima politik uang (money politic) dan bukti uang yang telah diserahkan ke Bawaslu, “ tambahnya.

Sementara sampai dilansirnya berita ini, Hamim, S.HI Ketua Bawaslu Banyuwangi dikonfirmasi Via seluler (WhatsApp), belum merespon.Terkait informasi adanya kesalahan penulisan Pasal yang tertera pada Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan / Temuan dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Kamis 15/4/2019 sekira (10:31) Wib.

Salah satu tokoh Politik Banyuwangi inisial ” HR ” memanggapi adanya kesalahan penulisan Pasal pada sebuah putusan proses hukum. Menurutnya adalah fatal, karena menetapkan Pasal dalam sebuah proses hukum itu menentukan nasib seseorang yang sedang berurusan dengan hukum.

” Fatal dalam sebuah proses hukum ketika terjadi kesalahan dalam menentukan dan menuliskan Pasal, karena menyangkut nasib seseorang akibat dari proses hukum yang dijalaninya. Tak hanya itu, bisa menimbulkan multi tafsir juga kenapa kesalahan itu terjadi , “ ungkapnya merespon issue kesalahan tulis Pasal oleh Bawaslu. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed