oleh

Ir.EKO SUPRABOWO . KADES KROMPOL ANCANG-ANCANG COPOT JABATAN KAUR UMUM

PERISTIWA

Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa

BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan. (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

NGAWI OPOSISI.CO.ID ,- Ramainya public memperbicangkan pengangkatan Sugianto ( 37 th ) , mantan tersangka kasus korupsi dana pasar tradisional desa Krompol , Kecamatan Bringin , Kabupaten Ngawi yang telah menjalani hukuman 1 tahun subsider Rp 50 juta dan mengembalikan kerugian Negara Rp 93 juta , per 15 September 2017 secara syah mendasar SK Kepala Desa Krompol Nomor  188.03,66/404.301.03/2017 kembali menyadang status Kaur Umum Desa Krompol setelah sebelumnya mantan PJ Kades ( Sugianto .red )  di berhentikan dari jabatannya Kasun dusun Pakis Desa Krompol per 6 September 2017 mendasar Surat Camat Bringin Nomor 442/10.97/404.301/2017 .

Saat di konfirmasi dasar pengakatan Sugianto  , Eko Suprabowo ( Kades .red ) mengatakan , “ Saya ( kades ) dalam mengangkat Sugiato kembali , untuk menduduki jabatan Kaur Umum desa Krompol yaitu Perda No 9 tahun 2016 dan Permendagri tahun 2015 , karena untuk tidak melantik lagi Sugianto menjadi perangkat desa , saya ( Kades ) tidak mempunyai dasar “ . Senin ( 17/04/2018 )

Ia juga menambahkan , “ Saat di tetapkan kembali menjadi Kaur Umum desa , Sugiyanto hadir dengan mengunakan keterangan PB dari Lapas Ngawi karena ia masih menjalani proses hokum . Jika hal ini nanti di perkarakan / di pratunkan dan desa kalah , ya saya ( kades ) siap menarik SK Pengankatan Sugianto karena salah satu  aitem berbunyi :

SK PENGANGKATAN KAUR UMUM perihal memutuskan bab ke tiga berbunyi : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan di adakan perbaikan dan atau perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya “.

Masih menurutnya , “ Kalau saya ( Kades ) di tuding ikut berkorporasi merugikan Negara , saya keberatan . karena selama ini hak dan siltap sugianto belum saya berikan . masih saya masukan ke silfa anggaran desa dalam hal ini pemerintah tidak di rugikan“.

Menangapi pengakatan Sugianto ( mantan tersangka kasus korupsi dana pasar tradisional desa Krompol ) Kabul Tunggul R , Kepala DPMD Ngawi menegaskan , “Dalam peraturan yang ada dijelaskan, pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

“Artinya tidak boleh sepihak, harus melalui musyawarah mufakat desa dan kemudian dikonsultasi dengan camat” , dalam kasus itu mendasar aturan yang ada Sugianto ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan perlu di bawahi kepala desa masih membutuhkan “ ( BB )

1Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed