oleh

Ketua LSM GEBRAK Dukung Kejari Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi PT. PBS

Berita Oposisi.co.id

(BANYUWANGI)- Muhammad Helmi Rosyadi, Ketua LSM Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi ( GEBRAK ), dukung penuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Kapal LCT Sritanjung 1 dan Sritanjung 2 oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) yang dilaporkan LSM Forum 5 Maret ( FORMAT ) tiga tahun silam.

Dukungan itu tercetus kembali usai Kejaksaan yang diwakili Kasi Intelijen, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro memanggil dan melakukan pertemuan dengan pentolan LSM Forum 5 Maret yang tiga tahun silam melaporkan perkara tersebut.

Menurut Helmi, Suroso Ketua Forum 5 Maret menyatakan ada beberapa laporan hukum yang masuk ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Namun terkesan dipeti-eskan, salah satunya berkas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di PT. PBS yang terpendam sejak 14 Juni 2016 silam.

“Jelas ini menjadi pertanyaan besar, ada apa gerangan..? Makanya saya mengapresiasi kinerja Kejaksaan, khususnya Kasi Intel yang baru dua bulan menjabat ini yaitu Bagus Nur Jakfar Adi Saputro “, kata Helmi Via WhatsApp ulang apa yang disampaikan Suroso usai melakukan pertemuan, Rabu (22/5/2019).

Digebernya bahwa beberapa barang bukti, sudah diserahkan ke Kejaksaan diantaranya RUPS lengkap beserta laporan keuangan. Adapun sebagai terlapor yakni, Direktur PT. PBS dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak lain juga akan ikut terseret.

“ Ini termasuk tunggakan, Jadi Kejaksaan harus bergerak cepat merespon laporan ini, Apalagi laporan ini disertai dengan alat bukti yang valid, maka tidak ada lagi alasan bagi kami untuk mempeti-eskan,” kata Helmi Via WhatsApp menirukan ungkapan Kasi Intelijen Kejari Banyuwangi.

Sebagai bentuk dukungannya terhadap tindakan tegas Kejari Banyuwangi menangani kasus dimaksut. Helmi juga menyampaikan permintaannya yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui media.

” Kami meminta Kejaksaan Agung memonitoring jalannya kasus ini, agar tidak terkesan mandeg atau jalan ditempat, Untuk itulah kami buat petisi ini agar dibaca dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Jaksa Agung RI H.M Prasetyo “, terang Helmi yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin ( ARM ) akhiri penyampaiannya. (rdy).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed