oleh

KETUA PEPADI NGAWI DI DUGA SALAH GUNAKAN KEWENANGAN

-Hukrim-41 views

HIBAH KEUANGAN DAERAH, APBD 2018

PEPADI  adalah organisasi profesi yang independen , beranggotakan para dalang, pengrawit, swaraswati, pembuat wayang dan perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dikatakan Organisasi profesi karena PEPADI mewadahi kegiatan seni  pendalangan yang merupakan keahlian kesenian khusus, sebagai sarana pengabdian dan peningkatan kualitas hidup para seniman pewayangan dan pendalangan .

Disebut independen karena PEPADI merupakan organisasi seni pewayangan dan pendalangan yang merupakan milik dari semua golongan, aliran dan seluruh strata masyarakat Indonesia.

RUDIYANTO, KETUA PEPADI KABUPATEN NGAWI

 Beritaoposisi.Co.Id _Ngawi. – Diterbitkanya Perubahan  SK Bupati Ngawi Nomor 188/37/404.033/2018 Tentang Penetapan Badan / Lembaga Swasta Penerima Hibah Daerah berupa uang Tahun anggaran 2018 dengan total anggaran Rp 22.472.800.000 disalurkan untuk 545 Lembaga Swasta / Badan Se-Kabupaten Ngawi, perlu dipertanyakan .

Pasalnya Anggaran dana hibah dalam APBD sebagai upaya  menunjang capaian program pemerintah daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Permendagri No. 14 tahun 2016, rawan disalahgunakan peruntukannya dengan berbagai modus.

Indikasi penyalahgunaan dalam dana hibah keuangan APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktor kemampuan keuangan daerah ( ruang Fiskal ) dan motif politik sangat memengaruhi proporsi besarnya dana  pada masing-masing penerima hibah menjelang Pemilu 2019.

Dari hasil Investigasi BeritaOposisi dengan sempling 3 penerima hibah keuangan 2018 dari 545 penerima, diindikasi hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor kemampuan keuangan daerah dan faktor politik berpengaruh terhadap besarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilu 2019, Seperti hibah pada Persatuan Pendalangan Indonesia ( PEPADI ) kabupaten Ngawi sebesar Rp 425 juta.

Di duga hibah keuangan pada PEPADI Ngawi syarat dengan nuansa kepentingan politik jelang Pemilu 2019 . Kepala daerah ( Bupati ) lebih cenderung menggunakan discretionary fund untuk menarik simpati dalam mengarahkan calon pemilih pada Pemilu 2019 melalui kader politiknya dengan sasaran Lembaga Suwasta dan Badan.

Pada Beritaoposisi. Rudianto ( Ketua PEPADI Ngawi ) mengatakan, “ Hibah keuangan tahun 2018 Pepadi yang tahu  hanya “ SURAJI “ ( Ketua DKD dan Bakal Calon DPRD Ngawi 2019 )  tapi saya juga diajak bicara dan itu bukan program PEPADI, seperti wayangan di Desa Sekar putih, Desa Ngawi Purba dan wayangan di belakang Pendopo yang dihadiri Johan Budi ( Bakal Calon DPRD Pusat, waktu itu Bupati memerintahkan dan Suraji ( Ketua DKD Ngawi )  menkafer penganggaran kegiatan itu, begitu penganjuan anggaran melalui hibah Keuangan Derah terealisasi, PEPADI yang mengantikan anggaran itu, pada prinsipnya PEPADI tidak mengelola anggaran itu hanya dipakai pinjam nama untuk SPJ “.

Mengetahuikah semua pengurus dan Anggota PEPADI terkaid hibah itu ?, Bagaimana Rudiyanto menitralisir tudingan miring, bancakaan dana hibah oleh Anggota Pepadi yang di alamatkan padanya ?

Rudiyanto  memaparkan, “ Akhirnya kami ( Rudiyanto.red ) meminta kontribusi pada Suraji untuk menunjang kegiatan Pepadi dan diakomudir  Rp 50 juta untuk  pementasan wayang HUT Pepadi di Pendopo, karena Pepadi sendiri hanya bergerak sebatas pagelaran tidak seperti Suraji ( Dewan Kesenian Daerah.red ) bisa pentas wayang dari pak Anom di Sekar Putih tanpa melibatkan Pepadi dan bantuan – bantuan berupa barang seperti alat gamelan dan wayang di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Ngawi “.

Ia ( Rudiyanto .red ) menambahkan, Pepadi sendiri sudah mencoba mengajukan seperangkat gamelan untuk SMPN 1 Ngawi melalui DKD sampai sekarang belum terealisasi mesti telah di setujui Bupati dari hal tersebut mengindikasikan yang mempunyai kemudahan memberikan bantuan barang ( Wayang, Gamelan ) adalah Dewan Kesenian Daerah ( DKD ).

Menanggapi terkait dana Hibah keuangan pada Pepadi yang menyeret namanya, Suraji melalui Watshap telepon selulernya ( 12 Mei 2019 ) menjelaskan, “ Tidak benar semua yang mengunakan pepadi, kemarin HUT PEPADI digunakan wayangan di Pendopo dan persiapan hari wayang sedunia, sedang pepadi hanya digunakan untuk SPJ juga tidak benar karena anggaran itu dari DKD dan semua itu sudah berjalan sesuai prosedur “ . ( Bersambung.*  DISPARIAPORA KAB, NGAWI ANGKAT BICARA ) . BB.Redpel.

 

 

#pepadi ngawi,

#penyelewengan anggaran

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed