oleh

KH. Fauzan Caleg DPR RI Partai PPP, Tanggapi Kabar Terkait THL Banyuwangi

-Daerah-35 views

Banyuwangi Oposisi.co.id

Beredar kabar di media tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam waktu dekat segera rumahkan alias PHK ribuan Tenaga Harian Lepas ( THL ). Ternyata mengundang perhatian Kader Partai berlambang Ka’bah ( PPP ), KH. Fauzan, S.Pd.,M.M.

Sepertinya Caleg DPR RI putra Banyuwangi yang satu ini. Sangat peduli pada Tenaga Harian Lepas ( THL ) yang dikabarkan akan bernasib kurang beruntung itu. Dikabarkan juga di media THL membebani Anggara Daerah setahun sebanyak 56 M. Sehingga hal tersebut membuat KH. Fauzan tertarik untuk menanggapinya.

Sosok yang juga Caleg DPR RI dari daerah pemilihan di ( dapil ) 3 itu, menyayangkan ada istilah bahwa THL membebani. Hal itu disampaikan olehnya ketika ditemui di rumah kediamannya di Pondok Pesantren ” Ihya’ Ulumiddin ” Padang Singojuruh Banyuwangi Sabtu 8/12/2018. Menurutnya sikap Pemerintah Daerah perlu dipertanyakan kalau memang benar akan melakukan pengurangan atau mem-PHK-kan THL.

” Sekarang pertanyaan besarnya sikap Pemda katakan mau mengurangi atau mem-PHK-kan THL itu. Apakah Pemerintah Daerah telah memiliki kemampuan standar pelayanan publik..? Itu yang penting dibahas. Ketika standar pelayanan publik terkait dengan kwalitas pelayanan, percepatan pelayanan, dan ketepatan pelayanan sudah terpenuhi. Ya boleh saja Pemda melakukan sikap itu, tapi..jangan lupa harus ada solusi yang lain, “ ungkapnya.

Menurutnya ketika kemudian Pemerintah Daerah mengurangi atau mem-PHK-kan THL, justru mengurangi kwalitas pelayanan, percepatan pelayanan, dan ketepatan pelayanan. Hal itu akan jadi masalah baru yang tidak mudah juga cara mengatasinya, karena menyangkut hajat orang banyak.

Kata KH. Fauzan THL hadir atau dihadirkan pada instansi – instansi dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan publik. Kalau kemudian dikatakan membebani begitu, dan di PHK apakah kemudian standar pelayanan publik akan lebih baik. Hal yang seperti itu juga harus jadi pertimbangan yang patut kita pertanyakan, jelentrehnya.

Lanjut KH. Fauzan singgung bahwa Pemerintah Daerah orientasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan berorientasi pada Perusahaan. Kalau Perusahaan orientasinya pada provite bisa melkakukan sikap seperti itu. Itupun tidak serta merta, tetap harus jelas apa alasannya. Pemerintah Daerah orientasinya adalah pada bagaimana produktifitas dan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

” Selain itu bila hal itu benar dilakukan tanpa solusi mengurangi atau mem-PHK- THL, berarti Pemerintah Daerah menambah angka pengangguran. Padahal Pemerintah Daerah punya kiat untuk bagaimana bisa memberikan ruang dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang secara otomatis menurunkan angka kemiskinan, “ pungkasnya.

Untuk perimbangan, awak media senelumnya pernah konfirmasi Kasubag Humas Pemkab Banyuwangi Juang Pribadi. Tanyakan kebenaran informasi Pemkab akan merumahkan/PHK THL sebagaimana diberitakanndi media. Menepis informasi PHK THL Kasubag Humas menjelaskan,

” Bukan merumahkan atau PHK mas tapi dirasionalisasi dengan kebutuhan Anjab ( Analisa Jabatan ) dan ABK ( Analisa Beban Kerja ). Utk lebih detailnya bisa langsung konfirmasi dengan Kepala BKD, ” jelas Kasubag Humas Jumat 7/12/2018 via WhatsAppbya.(rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed