oleh

Klarifikasi Pendamping PKH Terkait Tiga Hal Tudingan Kades Bawon

beritaoposisi.co.id_Probolinggo (20/9/2019) – Tudingan Kades Bawon terhadap Joni Pendamping PKH terbantahkan oleh penjelasan yang disampaikan baik oleh Joni maupun juga oleh warga penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan.

Terbukti tidak benar informasi yang disampaikan kepada Bara JP pada Minggu tanggal 15 September 2019 yang lalu terkait adanya dugaan data ganda.

Pada pertemuan yang diadakan di kantor desa Karanggeger kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo, Kades Bawon tidak dapat membuktikan pernyataannya yang pernah disampaikannya kepada Bara JP, bahwa diduga ada KPM yang memiliki dua kartu ATM, dan yang satu dipegang Pendamping PKH, kemudian kartu ATM yang diambil tersebut diganti dengan uang Rp 200 ribu.

Pada kesempatan itu dihadiri 20 orang warga desa Karang Geger yang notabene adalah penerima bantuan PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Acara yang dimulai pukul 9.00 WIB tersebut juga dihadiri dua orang Pendamping PKH, dan disaksikan oleh Pengurus Ormas Bara JP serta Wartawan.

Seorang wanita setengah baya mengatakan,“Karena anak saya sudah tidak sekolah lagi, maka dari itu saya berinisiatif mengembalikan kartu ke pak Joni.”, kata Maimunah.

Joni memulai pembahasan dengan memaparkan semua kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan. Terkait tudingan Kartu ATM yang diganti dengan uang Rp 200 ribu, Joni menerangkan “Memang kartu ATM ada dua, kartu ATM PKH dan kartu ATM BPNT. Kartunya mirip memang sama persis, cuma fungsinya berbeda. Yang satu dibuat PKH bisa tarik tunai dan yang satunya digesek untuk BPNT, beras. Dan kartu yang dikembalikan itu atas inisiatif KPM sendiri, atas kesadaran karena merasa telah mampu dan merasa tidak berhak menerima bantuan tersebut.”, paparnya.

Terkait pungutan iuran, Joni mengatakan “Tidak ada dana yang masuk ke Pendamping. Silahkan dicek. Yang jelas, saya Pendamping tidak pernah menginstruksikan penarikan iuran.”, katanya.

**Apakah Bantuan PKH bantuan tetap atau Penunjang?
apakah bantuan PKH juga dibenarkan Untuk keluarga yang sudah mampu secara ekonomi?

lengkapnya, Joni menambahkan “Terkait data, berasal dari BDT, bukan masalah ekonominya tapi masalah kategori balita, ibu hamil dan lansia.”, imbuhnya.

Seorang ketua kelompok PKH mengatakan “Memang ada iuran untuk konsumsi, ada yang lima ribu, sepuluh ribu, lima belas ribu, ada yang dua puluh lima ribu, seikhlasnya, nantinya akan dikumpulkan dan setelah rapat akan diserahkan ke pak Abil. Tapi cuma sebatas rencana, ndak jadi.”, ucapnya.

Disela pembahasan Pendamping PKH transisi pendamping desa Karang Geger sebelumnya, Abil membenarkan,
“Saya punya rencana, setiap kelompok punya uang kas, ketika ada yang meninggal dunia bisa bersilaturahim, juga untuk beli karpet rencananya. Karena situasi tidak mengijinkan, kemudian saya gagalkan.”, kata Abil.

Adapun pertemuan tersebut diadakan guna mendapatkan pencerahan supaya tidak beredar isue-isue negatif di masyarakat. Sekaligus poin-poin dari sesi tanya-jawab tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya kebaikan-kebaikan Pemerintah sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Kepala Desa karanggeger (Bawon Santoso) Kepada Pendamping PKH, meminta agar semua ketua kelompok PKH di desanya dievaluasi.
“Begini pak Joni, saya minta tolong, semua ketua kelompok ini (ketua kelompok PKH desa Karanggeger) untuk direformasi.”, ujarnya.

PKH adalah program pemerintah Melalui Kemensos yang bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

+(021) 3100470

Program Kessos Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH. ProgramPerlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Sebagaimana, Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Wnt.

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed