oleh

KPU Jayapura Terlaporkan Oleh Lembaga Pemantau Kinerja KPU

Jayapura beritaoposisi.co.id, _ Lembaga Pemantau Kinerja KPU telah melakukan upaya hukum melalui pengajuan berkas perkara dengan nomor Register No.01-21/pp.01/V/2019, kepada KPU Kabupaten Jayapura yang di nilai telah melakukan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan massif .Menurut Ketua lembaga pemantau kinerja KPU bahwa, proses pemilu Presiden dan Legislatif di Kabupaten Jayapura yang telah berlangsung pada tanggal 17 April2019, meninggalkan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dari lembaga tinggi negara antara lain ; MK, DKPP, BAWASLU dan KPU RI. Sejumlah pelanggaran yang kami temukan dan paling
signifikan dan fatal antara lain ;

– Telah terjadi penambahan TPS di Dapil 1,2,3 dan 4
– Penyelenggara dalam hal ini KPU memiliki hubungan dengan Keluarga dengan PPD,PPS bahkan KPPS
– Kelompok penyelenggara pengumutan suara ( KPPS ),tidak di berikan SK selama proses pemilihan berlangsung hingga selesai
– Adapun KPPS yang di lantik pada H-I bahkan ada KPPS yang tidak di lantik selama menjalankan tugas
– Prose pendistribusian logistik tidak sesuai PKPU dan undang-undang yang berlaku yang terdapat di Dapil 1,2,3 dan 4.
– Waktu Proses pengumutan suara di lakukan tidak sesuai PKPU dan undang-undang yang berlaku
– Telah terjadi penjualan C6 ( Undangan )
– Adapun terdapat kotak suara yang tidak terisi C1 hologram
– Bahkan ada TPS yang terdapat surat suara milik Dapil yang berbeda
– KPPS tidak menempel hasil salinan sertifikasi suara di tempat umum yang terdapat di setiap Dapil 1,2,3,dan 4

Olivia Pamela Dumatubun Selaku Ketua Lembaga Pemantau Kinerja KPU menjelaskan ;
– Terdapat indikasi pengelebungan serta pengurangan suara yang sengaja di lakukan oleh operator PPD
– Bawaslu Kabupaten jayapura terkesan memperlambat proses pengaduan Caleg
– Dan bukti pelanggaran yang telah kami rampungkan dalam proses sengketa di DKPP dan Bawaslu dan KPU RI

Hal ini juga mendapat tanggapan dari Tokoh Pemuda Tabi Musa Apaseray di hubungi via handpone nya mengatakan bahwa, sangat menyesali situasi proses pelaksanaan dimaksud situasi pileg kemarin sangat tidak profesional dikelola oleh penyelenggara yang hampir tidak memahami aturan dan sengaja dalam memperlamabat proses pelaporan.

Bukti pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Hal ini sendiri saya alami waktu pelaporan di bawaslu Kabupaten Jayapura dimana, saya melakukan pengaduan Penambahan TPS dan tidak di tempelnya hasil salinan sertifikasi suara di tempat umum yang seharusnya di lakukan oleh setiap Kelompok penyelengara pengumutan suara (KPPS ), namun terkesan sengaja di perlambat oleh Bawaslu. Sehingga saya tidak mendapatkan nomor registrasi hingga berakhir batas waktu yang telah di tentukan, dan demikian juga saya merasa di rugikan oleh pihak PPD sebagai peserta pemilu,di mana hampir di setiap Dapil suara kami di kurangi dari C1 hologram bahkan terlihat. Jelas keterlibatan operator dalam mengurangi dan manambah jumlah suara caleg tertentu.

Olivia Pamela Dumatubun Selaku Ketua Lembaga Pemantau Kinerja KPU

Kami memberikan apresiasi pada Majelis Rakyat Papua ( MRP ) yang dalam hal ini telah mendukung penuh upaya masyarakat untuk mengembalikan hak politik masyarakat asli papua khususnya yang ada di Kabupaten Jayapura, namun sebagai lembaga pemantau pemilu menyarankan agar dapat di ikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku yang terdapat dalam UU Pemilu Pasal 474 dan 475,di mana pengaduan sengketa pemilu harus di laporkan oleh peserta pemilu dalam hal ini Partai Politik yang ada di tingkat pusat ke Mahkama Konstitusi MK,agar dapat di akui dan di tindak lanjuti sebagai pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jayapura.

Menurut pantauan kami bahwa proses pemilihan yang telah berlangsung di Propinsi Papua pada umumnya terkesan tidak terlaksana sesuai undang-undang pemilu.

Hasil dari pantauan lembaga pemantau di daerah Papua hampir keseluruhan ada interfensi dari pihak penguasa itu terlihat dari mulai tahapan seleksi anggota KPUsampai penetapan perolehan suara sangat besar peran serta penguasa di daerah. (tim)

 

 

#lembaga pemantau kinerja KPU,

#pelaporan kpu,

#kpu jayapura

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed