oleh

LSM GERAK, Laporkan Oknum Pemerintah Desa Banjar Anyar Kediri

Beritaoposisi.co.id Kediri, _ Carut marut program PTSL yang membikin bingung warga. Sekitar akhir tahun 2016 pemerintah desa Banjar Anyar mengumumkan ada program PRONA (*saat itu ). Hingga menarik pungutan untuk biaya prona. Dengan alasan pembuatan AKTA tanah tanpa kejelasan jutaan rupiah di bayar oleh para pemohon.

Ada salah satu warga yang sudah membayar jutaan rupiah di setor ke oknum perangkat desa dan berkwitansi.

“saya sangat berharap keterbukaan administrasi program tersebut, dan kami sudah merogoh uang banyak”, sebut salah satu warga.

Daftar pungutan warga yang terkumpul

Dan pada tahun 2018 program yang dulunya Prona berganti PTSL, desa Banjar Anyar kecamatan Keras mendapatkan jatah PTSL tersebut.

Data lama di tahun 2016 para pemohon di kontribusikan untuk PTSL 2018, namun kejanggalan warga di biaya akta hingga jutaan, nominal angka pungutan akta bervariatif. Dengan adanya ketidak jelasan pungutan akta membuat LSM Gerak klarifikasi ke beberapa warga dan benar adanya pungutan yang sangat fantastis dengan dalih biaya akta.

Kades Banjar Anyar saat di konfirmasi kebetulan ketemu di makam Banjar Anyar menerangkan dana lebih akan dikembalikan.

Setelah PTSL 2018 berjalan tak kunjung ada pengembalian dari pihak oknum perangkat desa. Hingga saat ini yang belum jadi sekitar 100 pemohon dari 1500 pemohon program PTSL.

LSM Gerak yang diketuai Wondo saat berusaha menemui Kades Banjar Anyar sulit ditemui dan di telpon di selulernya juga susah.

Warga sangat dirugikan dengan pungutan pungutan dalih PTSL yang hampir diangka 1 juta lebih, sesuai SKB 3 Mentri bahwa PTSL tidak boleh lebih dari 150 Ribu rupiah.

Hal tersebut telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh LSM Gerak dengan nomor laporan no: 226/GERAK/LP/X 11/2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

Dan dari sumber yang dipercaya Akta Tanah terbit oleh Camat Keras, dan sangat diragukan jika camat memungut anggaran sebegitu banyak untuk akta program PTSL.

“kita dari LSM Gerak akan mengawal terus perkembangan upaya Hukum yang sudah kita laporkan terkait oknum perangkat desa dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke kades saat itu yang menjabat” tegas Wondo. (sul/wd)

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed