oleh

M Helmi Rosyadi Tepis Rumor Dirinya Melemah Sikapi Kasus Dugaan Money Politik

Banyuwangi Berita Oposisi.

Siapa yang tidak kenal Aktivis Muda Banyuwangi bernama Muhammad Helmi Rosyadi yang juga selaku Ketua Aliansi Rakyat Miskin ( ARM ) dan Lingkar Study Kerakyatan ( LASKAR ) serta Gerakan Rakyat Anti Korupsi ( GEBRAK ). Pria yang lebih akrab dengan sapaan nama Helmi itu, juga diketahui salah satu Aktivis yang peka terhadap persoalan – persoalan di Banyuwangi.

Dalam rangka kepeduliannya terhadap Pemilu 2019, belum lama ini Helmi menyikapi persoalan dugaan terjadi money politik oleh salah satu Caleg Partai tertentu di Dapil : 1. Bahkan bumming di media permasalahan adanya money politik sudah masuk pelaporannya ke Bawaslu Banyuwangi. Namun dalam beberapa hari ini terkesan meredup, dan ada rumor beredar yang belum tentu kebenarannya bahwa Helmi melemah.

Untuk itu awak media mencari kebenaran informasi mengkonfirmasi Muhammad Helmi Rosyadi, sejauh mana dirinya kawal proses hukum kasus dugaan money politik di Bawaslu Banyuwangi.

” Aliansi Rakyat Miskin bersama Lingkar Studi Kerakyatan (LASKAR) serta Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) serius melawan politik uang (money politics). Laporan politik uang (money politics) yang diduga dilakukan oleh Caleg Dapil Banyuwangi 1 dari Partai Demokrat tidak hanya dilaporkan oleh saya Muhammad Helmi Rosyadi dengan 4 (empat) saksi warga Jalan Mohammad Saleh Lingkungan Karangbaru Kelurahan Panderejo tetapi juga dilaporkan oleh warga Kelurahan Mandar.
Artinya kemenangan Caleg tersebut dilakukan dengan cara-cara yang curang, inkonstitusional dan melanggar hukum, ” ungkap Helmi Via WhatsApp Minggu 05/05/2019.

Menepis rumor yang berkembang bahwa Helmi melemah dalam menyikapi peleporan kasus dugaan money politik di Bawaslu, mengatakan.

” ARM teguh dan tegas melawan politik uang (money politic). Mungkin sengaja rumor tersebut dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak senang dengan perjuangan politik rakyat miskin melawan politik uang (money politic), “ katanya tepis tudingan atas dirinya.

Lanjut Helmi menunjukkan keseriusannya menyampaikan harapannya yaitu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk serius menangani kasus politik uang (money politic) dan tidak main-main atas laporannya maupun warga Kelurahan Mandar.

” Kami dari masyarakat sipil yang berjuang untuk Pemilu Bersih berharap laporan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan supaya terang dan masyarakat luas (publik) bisa menyaksikan.
Apabila Bawaslu/Gakkumdu semena-mena menghentikan proses hukum laporan kami. Maka kami akan ke Jakarta untuk melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Karena perbuatan politik uang (money politic) di hari tenang jelas melanggar Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, “ tegasnya.

Sementara pandangan Helmi tentang Money Politik yang dijadikan alat berkompetisi dalam Pemilu menuturkan.

” Jangan berharap Lembaga Yudikatif atau DPRD Kabupaten Banyuwangi diisi oleh orang yang bersih dan berintegritas bila mereka menjadi wakil rakyat dengan cara-cara yang tidak bermartabat, curang, anti demokrasi dan inkonstitusional. Mari bersama lawan politik uang (money politik), “ pungkasnya. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed