oleh

Mantan Wakil Ketua KPK, Tanggapi Surat Panggilan Palsu Bupati Blitar

” Trijanto : Patut Diduga Kegaduhan Di Blitar Raya Adanya Perebutan Proyek-Proyek Pemerintah”

Blitar Oposisi, – Kasus surat panggilan palsu KPK kepada Bupati Blitar Rijanto dan seorang staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, mendapat tanggapan mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yasin.

Dikatakan Muhammad Yasin saat menyampaikan materi dalam sarasehan membangun tata pemerintahan yang baik di Pendopo Kabupaten Blita, ada sejumlah kejanggalan pada surat pemanggilan yang ditujukan kepada Bupati Blitar, Rijanto. Menurut Yasin, surat panggilan yang benar harus disertai bukti awal. Misalnya terkait kasus mark up anggaran pengadaan barang, dan harus disebutkan mark up nya, berapa harga aslinya.

“Yang paling mencolok sebenarnya bisa dilihat dari fisik suratnya. Harusnya kan pakai lambang garuda, bukan logo KPK di pojok kiri,” kata Muhamad Yasin, Selasa (16/10/2018).

Yasin menambahkan, mekanisme pengiriman surat panggilan KPK juga berbeda. Surat panggilan pemeriksaan KPK dikirim dan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh tim dari KPK. Bukan melalui kurir maupun post.

“KPK tidak pernah memakai kurir. Ada tim sendiri yang memang bertugas mengirimkan surat panggilan. Karena ini kan rahasia dan jika memakai kurir beresiko hukum,” tandas pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama ini.

Lebih Lanjut Muhamad Yasin mengimbau, jika ada pejabat publik yang menerima surat panggilan pemeriksan palsu seperti yang dialami Bupati Blitar, untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“KPK juga pasti sudah berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada di pusat. Dan yang di daerah. Yang kami harap segera koordinadi dengan aparat penegak hukum yang ada di daerah,” imbuhnya.

Sementara Bupati Blitar Rijanto menandaskan, jika hingga saat ini pihaknya belum memikirkan untuk mengambil langkah hukum terkait surat panggilan pemeriksaan palsu yang diterimanya beberapa waktu lalu. Menurut Rijanto, pihaknya belum mengambil langkah hukum  karena merasa apa yang dituduhkan kepadanya melalui surat panggilan palsu itu tidak pernah ia lakukan.

“Itu saya kira prosesnya panjang, saya gak berkomentar banyak dan belum berfikir kesana. Yang penting saya  tidak melakukan seperti yang didugakan,” ujar Rijanto.

Rijanto menambahkan, sebelumnya agenda ini memang terkait dengan situasi saat ini. Dimana banyak kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan korupsi. Dengan materi yang disampaikan Muhamad Yasin kepada para kepala OPD, Instansi, Kontraktor dan LSM diharapkan kedepan dapat memberi manfaat terkait dengan tata  kelola  pemerintahan daerah yang benar.

“Terus terang memang pak Yasin membaca berita masalah saya. Kemudian saya sempat bertemu di Jakarta dan beliau berkenan hadir memberikan pengarahan di Blitar. “Kami berharap kedepan sarasehan ini memberi manfaat bagi kita semua,” pungkas Bupati Blitar.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto menyampaikan, patut diduga kegaduhan di Blitar Raya akhir-akhir ini merupakan efek domino dari adanya perebutan proyek-proyek pemerintah.

“Usul saya, segera hentikan proyek-proyek penunjukan langsung yang ditandai dengan adanya rekomendasi dari para anggota dewan untuk mengarahkan pengerjaannya pada rekanan tertentu,” jelas Trijanto

“Hentikan dan hentikan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ayo kita wujudkan tata kelola pemerintahan Blitar Raya ini lebih baik, dan jauh dari korupsi,” lanjut Mohamad Trijanto disela-sela acara Sarasehan membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar. (Fajar AT)

5Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed