oleh

Obat Kosong, Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Jadi Kambing Hitam

Blitar Oposisi, _  Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) selama Periode Juli sampai September 2018 lalu bersama ICW telah mengadakan progam pemantauan dan advokasi riset obat di Kota dan Kabupaten Blitar.

Koordinator KRPK, Imam Nawawi menyampaikan, hasil pemantauan KRPK, dari 101 pasien yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat tujuh pasien yang didapati membeli obat di apotek luar rumah sakit. Dari tujuh pasien tersebut didapati bahwa 5 pasien ditemukan membeli obat di luar apotek rumah sakit, 1 pasien mendapat jatah kurang dari jatah yang seharusnya, dan seorang pasien harus membeli obat di luar rumah sakit karena obat yang dibutuhkan tidak masuk dalam formularium nasional.

“Padahal, salah satu manfaat yang dijamin dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan adalah pelayanan obat-obatan di berbagai jenjang fasilitas kesehatan,” kata Imam Nawawi, Senin (05/11/2018).

Nawawi menyebut, pasal 20 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan berbunyi “Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan”.

“Meski telah dijamin oleh kebijakan ini, akan tetapi masih saja ada peserta BPJS Kesehatan terutama pasien PBI masih menghadapi ketidaktersediaan obat di faskes. Akibatnya, mereka mengeluarkan biaya sendiri membeli obat diluar faskes,” paparnya.

Lebih lanjut Nawawi menjelaskan, faktor yang diduga menyebabkan kekosongan obat adalah pertama, kesalahan perencanaan kebutuhan obat. Perencanaan kebutuhan obat yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tidak akurat, sehingga obat yang dibeli tidak mencukupi kebutuhan.

Kedua, Faktor ketidaksengajaan dapat terjadi dalam penyebab kekosongan obat. Namun, kesengajaan dalam perencanaan untuk tidak menyediakan atau merencanakan tetapi tidak sesuai kebutuhan juga dimungkinkan terjadi. Hal ini dapat dilakukan oleh pejabat atau staf perencana di masing-masing instansi.

“Setelah kami teliti lebih dalam dengan mewawancarai beberapa stakeholder terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Blitar, Direktur RSUD Ngudi Waluyo dan Mardi Waluyo, serta perwakilan Kepala Puskesmas Kabupaten dan Kota Blitar. Bahkan kami juga sempat mewancarai salah satu Kepala Cabang distributor obat atau yang disebut dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang ada di Malang, kami dapati bahwa penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten dan Kota Blitar sudah sesuai prosedur,” papar Imam Nawawi..

Nawawi menambahkan, adapun terkait akurasinya juga sudah cukup baik mengingat kekosongan obat di Blitar secara umum juga jumlahnya cukup kecil.

“Kesimpulan ini kami dapatkan setelah menelaaah data RKO dan Formularium Rumah Sakit yang kami peroleh dari beberapa instansi tersebut,” tandasnya.

Menurut Nawawi, dari hasil pemantauan dan penelitian KRPK, ada beberapa fakor yang disinyalir menjadi penyebab kokosongan obat khususnya di wilayah Blitar, yaitu diantaranya, keterlambatan datangnya obat dari distributor obat atau PBF ke FKTP dan FKRTL. Kehabisan stok obat di Industri Farmasi selaku produsen obat. Pihak distributor obat sengaja tidak melayani pemesanan, karena adanya tunggakan hutang yang belum dibayar sehingga sistemnya nge-lock.

“Ini adalah imbas dari telatnya pembayaran klaim pihak BPJS kepada Rumah Sakit yang jumlahnya miliaran rupiah,” jelasnya

Selain itu kesalahan dan ketidak akuratan dalam penyusunan RKO dalam sekala nasional, juga bisa berdampak pada kurang tepatnya jumlah produksi obat oleh Industri Farmasi.

“Berpijak dari beberapa poin diatas, maka kami simpulkan bahwa penyebab kekosongan obat yang terjadi di wilayah Blitar khususnya bukan murni terkait kesalahan penyusunan R.K.O melainkan banyak faktor yang mempengaruhi. Satu hal yang cukup menjadi perhatian kami adalah seluk beluk yang ada pada Industri Farmasi (IF) selaku bagian utama produsen obat. Apakah betul mereka benar-benar memproduksi obat dengan mengacu pada R.K.O yang sudah dibuat oleh FKTP dan FKRTL dan telah disampaikan oleh Kemenkes atau ada sebab-sebab lain yang melatar belakanginya, seperti motif bisnis dan lain sebagainya? Kami meyakini bahwa banyak kemungkinan bisa saja terjadi,” pungkas Imam Nawawi. (Fajar AT)

8Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed