oleh

Panitia Pilkades, “Aturan Jadwal Kampanye 3 Hari Belum Memenuhi Unsur Keadilan”

Berita Oposisi.co.id.(Banyuwangi)

Belum hilang dari ingatan publik terkait ramainya Bakal Calon Kades yang tidak lolos dalam seleksi Calon Kades. Karena adanya ketidakpuasan akan keputusan tidak lolos oleh Panitia/Pansel Calon Kepala Desa tingkat Kabupaten Banyuwangi.

Informasi terkini ada salah satu Panitia Pilkades yang mengaku cukup dipusingkan dengan aturan penentuan jadwal kampanye Calon Kepala Desa. Seperti yang disampaikn oleh M. Abron Ketua Panitia Pilkades Parangharjo Kec. Songgon Kab. Banyuwangi Jumat 06/09/2019. Kepada awak media Abron menyampaikan bahwa ketentuan jadwal kampanye hanya 3 hari untuk Calon belum memenuhi unsur keadilan. Atau istilah lainnya menurut Abron kurang pas.

Lanjut dikatakan oleh Abron di satu sisi Panitia dituntut untuk melayani Calon secara adil dan tidal memihak. Disebutnya di Permedagri pasal 7 ayat (1a). “Panitia berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil dan bersikap tidak memihak pada salah satu calon”. Sementara ada aturan yang mengatur bahwa jadwal kampanye Calon ditetapkan 3 hari sebelum masa tenang. Dengan dalih itu Abron selaku Panitia bagaimana bisa berlaku adil sebagaimana dimaksut pada pasal 7 Ayat (1a) itu.

Berikut Abron mencontohkan, ketentuan jadwal kampanye hanya 3 hari, sementara ada desa – desa yang jumlah Calonnya lebih dari 3, ada yang 4, ada yang 5 seperti di desa Parangharjo. Keluhnya, bagaimana cara membagi waktu 3 hari untuk 5 Calon, jelas ada yang Calon yang dirugikan. Alasan Abron bahwa pada umumnya masyarakat di pedesaan pada waktu pagi hari banyak yang beraktivitas di sawah atau kebunnya.

Sementara waktu kampanye 3 hari harus dibagi 5 Calon, maka ada satu atau dua Calon yang dapat jadwal kampanye di pagi hari. Dan diyakinkan Calon yang dapat jadwal kampanye pagi hari tingkat kehadiran masyarakat kurang atau bisa jadi tidak ada yang hadir kecuali Calon dan timsesnya saja. Dalam hal terjadi yang seperti itu, kata Abron Panitia akan dituding telah berlaku tidak adil pada Calon tertentu. Bahkan bisa jadi dituding ada unsur sengaja dan memihak salah satu Calon. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed