oleh

PEMBANGUNAN MENARA TELEKUMUNIKASI KELURAHAN PELEM BERUJUNG SOMASI

NGAWI BERITAOPOSISI .CO.ID –  Persoalan pembangunan menara telekumunikasi ( BTS ) yang berlokasi di Kelurahan pelem, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi berlanjut ke somasi. Hal itu terkait laporan dari warga atas nama Sri Pujiastuti dan Sumirin yang merasa haknya tidak dihormati.

“Saya sudah menyampaikan keberatan terhadap pembangunan menara ini, tapi tidak ada tanggapan dan justru mendapat ledekan dari yang memiliki lahan. Terlebih lagi kakak saya yang dari awal sudah merasa tertekan dengan keadaan ini. Bahkan beberapa hari yang lalu jatuh sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit.” Terang Sri Pujiastuti yang pemilik  lahan yang bersinggungan langsung tempat pembangunan menara telekomunikasi.

Dari infomasi yang berhasil dihimpun BERITAOPOSISI di lapangan bahwa ada beberapa orang yang tidak menyetujui pembangunan menara tersebut ” Saya dengan kakak saya sudah jelas tidak menyetujui pembangunan menara tersebut, Jadi karena pembangunan terus berlanjut saya meminta bantuan Lembaga Bantuan hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi untuk menindak lanjuti persoalan ini.” Imbuh Sri Pujiastuti.

Dito SH. Ketua LBH Komunitas Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Ngawi

Sementara Dito SH. Ketua LBH Komunitas Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Ngawi membenarkan hal tersebut “ Memang benar yang bersangkuatan telah menguasakan persoalan pembangunan menara telekomunikasi yang brlokasi di Kelurahan Pelem  ke LBH Komunitas Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Ngawi tertanggal 1 Oktober 2018 dengan No Surat 51/SKK/x/ 2018.  Dan kita sudah tindak lanjuti dengan somasi melalui surat no 002/SOM/X/10/2018 ke dinas yang mengeluarkan ijin.”

Lebih jauh Dito SH mengatakan bahwa ada yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi terebut. “ kalo kita mengacu pada Surat keputusan Bersama yang di tanda tangani empat kementrian tentang Pedoman  Dan  Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi , persoalan pembangunan tower ini jelas belum memenuhi unsur administrasi. Dari masyarakat yang berada dalam radius ketinggian menara masih ada yang belum menyetujui , sehingga kami dari LBH Komunitas Rakyat Anti Korupsi mempertanyakan soal keabsahan dari bangunan itu.” ( RYS / retpl )

1Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed