oleh

PENANDA TANGANAN MOU POSBAKUM PENGADILAN NEGERI NGAWI DENGAN DPC PERADI, BERJALAN DENGAN KHIDMAT

Ngawi Oposisi, _ Pengadilan Negeri Ngawi dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan untuk memberikan rasa keaadilan dan kepastian hukum pada masyarakat miskin. Pengadilan Negeri Ngawi menandatangani Momerandum Of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dengan Pos Bantuan Hukum/PBH DPC `Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI Kabupaten Ngawi yang dikemas sangat sedehana tapi penuh makna, diharapkan dengan adanya Pos Pelayanan Bantuan Hukum/Posbakum dapat memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum dalam pengajuan perkara, pada Selasa (29/01/2019) di ruang sidang Pengadilan.

MoU antara posbakum dan PN Ngawi

Penanda tanganan MOU Posbakum dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Ngawi Muh Djauhar Setyadi S.H,M.H dengan Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum/PBH DPC Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI Kabupaten Ngawi Bibih Haryadi SH yang tak lain juga diberi kepercayaan sebagai Ketua POSBAKUM dihadiri jajaran dan staff pengadilan, advokat dari Peradi dan segenap tamu undangan.

Menurut Muh Djauhar Setyadi S.H,M.H selaku Kepala Pengadilan Negeri Ngawi mengatakan setiap masyarakat pencari keadilan harus mendapat akses yang sama dalam mencari keadilan. Hal itu ditujukan dalam rangka mewujudkan performen Pengadilan yang baik (court exellence), yang oleh Mahkamah Agung dituangkan dalam ”tujuh indikator” untuk mengukur keberhasilan kinerja Pengadilan, diantaranya adalah “Affordable and Accesible Court Service”, artinya ketiadaan biaya tidak boleh menjadi penghalang para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan. Prosedur yang rumit dan mempersulit persoalan dengan syarat-syarat yang tidak perlu dilarang, sebab akan mengakibatkan biaya tinggi.

Sebaliknya masyarakat harus lebih mudah mengunjungi peradilan, adanya petunjuk yang jelas menuju kantor Pengadilan, dan masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasa 57 jo. Undang – Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 sebagai bagian dari Pelayanan Publik yang tugas dan fungsinya untuk Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma.

” Perjanjian kerjasama Posbakum tak lain adalah Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu pada Pengadilan Negeri Ngawi adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan diperlukan penanganan/ penyelesaian di Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan prinsip non diskriminasi. Semoga dengan kerjasama program Posbakum ini dapat meringankan beban biaya, meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu, memberi kesempatan mengakses konsultasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan ” Terang Muh Djauhar Setyadi

Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum/PBH DPC Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI Kabupaten Ngawi Bibih Hariyadi SH yang juga Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia/Peradi Kabupaten Ngawi, Ketua LBH LIBAS menjelaskan saat penanda tanganan MOU Posbakum bahwa Advokat akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat miskin pencari keadilan dan yang paling utama pelayanan ini sifatnya cuma-cuma, tidak dipungut biaya dan sifatnya non komersil.

” Bahwa hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh negara, tanpa terkecuali bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama kabupaten Ngawi telah bekerjasama serta kedepan bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat”, Ujar Bibih.

Lebih lanjut Gembong Pramono Setya S.H Ketua DPC PERADI `Kabupaten Ngawi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pengadilan Negeri Ngawi yang telah memberikan kepercayaannya kepada Pos Bantuan Hukum/PBH DPC Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI ini, kedepan harapannya masyakat miskin dapat terbantu dengan adanya POSBAKUM, dan saya mengucapkan terima kasih dan buat teman teman Advokat dapat mengemban Amanah yang mulia ini. (pra)

6Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed