oleh

Pengadaan Seragam SMA/SMK Banyuwangi Ditolak Oleh Forum Komite..Kenapa Yaaaa….?

Banyuwangi Oposisi

Polemik yang saat ini terjadi di pendidikan khususnya tingkat SMA/SMK di Banyuwangi, tentang pengadaan seragam yang dilakukan oleh pihak Dinas dan Kepala sekolah, kini menjadi pembahasan penting oleh Forum Komite Kabupaten Banyuwangi.

Polemik seperti halnya dalam pengadaan seragam SMK/SMA di Banyuwangi, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tingkat Propinsi Jawa timur  yang langsung didroping ke satuan pendidikan SMK/SMA di Banyuwangi, mendapat tanggapan penolakan keras oleh Forum Komite kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut menjadi sorotan dan pertanyaan besar oleh pihak Forum komite Kabupaten Banyuwangi,  maka dengan segera forum komite ambil tindakan dan sikap dengan adakan rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota forum komite Kabupaten Banyuwangi, selasa malam (29/5/18) di Cafe Simpang Tiga Rogojampi.

Dari hasil pertemuan rapat Forum Komite Kabupaten Banyuwangi terkait pengadaan seragam tingkat SMA/SMK didapat suatu kesimpulan bahwa :

1. Apa yang dilakulan oleh pihak Dinas dan Kepala Sekolah telah melanggar PP No. 17/2010. Tentang Larangan pihak sekolah tidak boleh berdagang.

2. Ketua Forum Komite Kabupaten Banyuwangi akan menemui Kepala Cabang Dinas Kabupaten untuk kordinasi terkait adanya informasi droping seragam ke sekolah.

3. Forum Komite Kabupaten Banyuwangi menolak keras bahwa itu melanggar aturan. 

Hasil kesimpulan rapat dibacakan oleh salah satu anggota forum Komite Banyuwangi (Drs. H. Nanang Nur Ahmadi).

Dikonfirmasi oleh awak media tentang diketahuinya permasalahan ini kepada Misnadi SH.MH selaku Ketua Forum Komite Kabupaten Banyuwangi menjelaskan dengan singkat,

” Persoalan ini muncul dari sekolah – sekolah dan Masyarakat adanya droping seragam tanpa sepengetahuan Komite Sekolah, dan hal tersebut sudah berjalan dua tahun ini…”ungkap Misnadi.

” Makanya sekarang Forum Komite mengadakan rapat ini yaitu dengan tujuan mengklarifikasi dan yang kedua bahwa ini sudah masuk pelanggaran, karena termasuk gratifikasi. Karena yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat adalah Komite sesuai tupoksinya. Jadi sementara pengadaan seragam ini kami tolak…”imbuh Misnadi.

Ditambahkan pula oleh Misnadi SH.MH, apabila hal ini masih saja tetap dilakukan apa boleh buat kita akan limpahkan kepada yang berwenang

” Ya nanti kita lihat saja mas… jika pihak kepala sekolah dan Dinas masih saja bertahan seperti itu ya kita serahkan kepada pihak berwenang karena sudah ada aturan aturanya…”terang Ketua Forum Komite Kabupaten Banyuwangi.

LSM Suara Bangsa (Sunyoto Saleh) juga nyelutuk memberi tanggapan terhadap permasalahan ini

“Segala permasalahan harus musyawarah dengan Komite dengan transparan sesuai kewenangan komite. Kalau Komite ditinggal begitu saja langkah apa seperti itu..? Apakah komite hanya sebagai tukang stempel,,?  Sementara jika ada permasalahan Komite yang disuruh maju kedepan, tapi yang mendapatkan sesuatu  tidak berani menghadapi…”pungkas Mbah Yoto.

Sampai ditayangkanya berita ini pihak Dinas Pendidikan Propinsi Jawa timur melalui UPT Banyuwangi masih belum bisa dikonfirmasi. (ktb)

13Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Kpd yth kepala kumite sekolah
    Klo bisa cek juga SDN 1 bakungan,disana juga ada tarikan atau iuran yg sy rasa memberi beban kpd wali murid,krn tarikan atau iuran tersebut di pergunakan tuk hal2 yg tidak produktif,contoh 1. klo ada kegiatan sekolah dan wali murid gak bs datang kena denda ( maaf krn sy kerja di luar kota dan istri sy ada balita 1.5th ) jd sy sdh pasti gak bisa hdr dan kena denda,2.klo ada kegiatan sekolah semua aktifitas dan dana yg di butuhkan di bebankan ke wali murid dan yg tidak patuh kena denda,3.klo ada PR bagi siswa yg kemampuannya di bawah rata2 tidak dpt bimbingan yg sama seperti siswa lain,yg pintar tambah pintar yg bodoh tetep bodoh,4. Guru yg beda beda profesi,ada seorang guru yg besiknya guru olah raga tp dia ngajar pelajaran lain,seperti matematika.

News Feed