oleh

PGRI GAGAL DAMAIKAN KASUS GURU BULI SISWA ORANG TUA MURID ANIAYA GURU

Banyuwangi Oposisi.co.id

Beredar kabar pekan lalu dunia pendidikan digegerkan adanya kasus oknum guru (AR) yang dilabrak oleh belasan orang tua murid gara-gara rambut anaknya dipotong ‘tawur’ alasan merapikan. Kejadian di SD 2 Patoman Kec. Blimbingsari tersebut diduga karena sebuah keteledoran oknum guru.

Kabar terkini untuk penyelesaian permasalahan yang sempat viral di media itu, melibatkan PGRI yang merupakan wadah organisasi profesi guru di Kabupaten Banyuwangi. Untuk dilakukan mediasi mendamaikan para pihak terlibat dalam persoalan yang cukup rumit itu. Yang mana PGRI dalam hal ini menugaskan Ketua Devisi Advokasi Profesi Guru PK PGRI Dan Bantuan Hukum yaitu Mochammad Rifai, M.Pd, yang juga selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri Taruna Santri Darussholah Singojuruh.

Sekilas disampaikan oleh Mochammad Rifai, bahwa peristiwa ini seharusnya bisa selesai tanpa harus saling melapor. Tetapi karena di antara orang tua murid itu ada oknum anggota TNI yang diduga main hakim sendiri terhadap guru AR persoalan menjadi lain. Dan hasil visum et repertum menunjukkan menguatkan bahwa AR telah mendapatkan perlakuan kasar (aniaya) dari oknum TNI berupa pukulan dan tendangan kaki entah berapa kali. Sontak membuat orang tua AR yang juga seorang guru SMP Negeri di Rogojampi, melaporkan kejadian itu kepada yang berwajib. Menurutnya kejadian itu, keduanya patut disayangkan.

Dengan modal pengalaman menangani kasus yang melibatkan oknum guru dalam menjalankan tugas. Mochammad Rifai dengan cara melakukan pendekatan kekeluargaan mencoba untuk tidak melanjutkan persoalan tersebut ke ranah hukum. Lanjutnya, menghadapi persoalan itu kata Mochammad Rifai mengaku melibatkan stakeholder setingkat Kecamatan, meliputi pejabat Korwildik (dulu UPTD Pendidikan), Kepala desa dan perangkatnya, Pengurus PC PGRI Blimbingsari dan pengurus K3S SD dipertemukan dengan pihak orang tua murid.

” Hasil negosiasi yang melibatkan banyak unsur itu, mula-mula alot, masing-masing bersikukuh ‘demi gensi’ untuk meneruskan ke meja hijau, “ ujar Rifai.

Dijelaskan bahwa AR dilaporkan ke Polsek karena membuli anaknya, sementara pihak AR melaporkan oknum orang tua yang kebetulan anggota TNI (Mis) ke Polisi Militer atas tindakan penganiayaan. Jadilah saling melaporkan. Kondisi ini tentu berpotensi membuat suasana tidak nyaman di kedua pihak. Tetapi berkat kerja sama para pihak, akhirnya keluarga AR bersedia memaafkan oknum TNI Mis dan tidak menuntutnya ke proses hukum. Sementara beberapa dari orang tua ( 13 orang)  yang tidak bergeser, ngotot untuk mempidanakan AR.

Rifai yang didukung para stakeholder yang ada berusaha sekuat tenaga agar kasus tersebut tidak sampai viral menjadi kasus nasional, karena melibatkan institusi besar di negeri ini.

” TNI dan PGRI tidak boleh terganggu karena ulah oknum. Dalam kejadian ini masing-masing akan melakukan pembinaan ke dalam dengan SOPnya sendiri-sendiri. TNI dan PGRI adalah institusi strategis yang menjadi pilar di negeri ini, harus dijaga keharmonisannya, “ tegas Rifai.

Masih kata Rifai, ” Kalau ternyata kasus ini harus ke meja hijau, PGRI akan menyiapkan pendampingan secara profesional. Tentu ini akan menjadi tugas LKBH PGRI dan Divisi Advokasi Profesi Guru PK PGRI sekalipun tanpa diminta oleh pihak AR, guru honorer itu. Selain LKBH PGRI, pengurus PGRI Kabupaten akan meminta bantuan Peradi Banyuwangi untuk menunjuk pengacara. Intinya PGRI siap membantu secara profesional, “ pungkasnya. (rdy35)

1Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed