oleh

Pjs Bupati Jombang Berupaya Bangun Pemerintah Kabupaten Jombang Bersih Dari Korupsi

Jombang oposisi
Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Dihadiri PJs Bupati, Kemenpan RB, Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Forkopimda, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Sekcam se Kabupaten Jombang serta Kabag. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang. Rabu (30/5/2018)

PJs Bupati Jombang Setiajit SH. MM dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Yusuf Ateh Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan juga Bapak Agus Kepala Umbusdman RI berkenan hadir di Pendopo Kabupaten Jombang.

Lanjutnya, Pencanangan dan pembangunan zona integritas diterapkan supaya integritas-integritas untuk membangun wilayah birokrasi bersih merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai birokrasi bersih untuk itu harus ada zona integritas bebas dari korupsi dan nepotisme. Jelasnya

“Kami sebagai Pemerintah Daerah berupaya membangun pemerintahan dan birokrasi yang bersih dari korupsi sekaligus menjadi warga bersih dari korupsi dan nepotisme. Kami bersama Aparatur sipil negara berusaha semaksimal mungkin untuk melayani warga Jombang sebaik mungkin tanpa memandang itu dari kelompok partai dan organisasi manapun, semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang sama”. Ujarnya

Kemenpan Reformasi dan Birokrasi Deputi RB M. Yusuf Ateh AK. MBA ketika dikonfirmasi mengatakan Permen no 52 tahun 2002 birokrasi menuju zona bebas dari korupsi. Kabupaten Jombang upaya perbaikan melalui komitmen, perubahan pengelolaan anggaran di wilayah zona integritas. Penandatanganan dokumen fakta integritas semua Kepala OPD dan Camat agar semua pihak dapat mamantau dan ikut mengawasi. Pembangunan zona integritas 3 tata laksana pembangunan dan integritas dengan memberatkan pada pelayanan publik.

Selanjutnya pada Zona integritas kami evaluasi pada bulan september. Reformasi di unit pelayanan langsung pada masyarakat dan sekaligus menjadi percontohan reformasi birokrasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Dr. Agus Widuyarto S.Sos. MSi mengatakan kita penilaian pelayanan publik, hasilnya belum diketahui. Ada beberapa Kabupaten di Jawa Timur perlu perbaikan karena ada pengaduan dari masyarakat. Penilaian di Jatim ada 16 Kabupaten pada bulan oktober termasuk Jombang.

Difokuskan pada kepatuhan terhadap UU No 25 tahin 2009 tentang pelayanan publik, pemenuhan terhadap standar pelayanan dasar. Kita menggunakan 9 indikator penilaian mulai dari persyaratan prosedur sampai atribut yang dipakai petugas pelayanan berdasarkan pada urusan yang dilakukan Pemda pada UU No. 23 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah.

“9 indikator tersebut, ada 15 urusan contoh di Dinas Perijinan Pelayanan terpadu satu pintu. 3 tempat Dinas yang rawan pungli pada Perijinan, Pendidikan dan Kesehatan. Di Kabupaten Jombang yang disetujui penilaian WBK dan WBBM pada Dinas Perijinan terpadu satu pintu dan Kecamatan Mojoagung. Kalau masih ada kejadian korupsi maupun pungli WBK akan dicabut kembali. Pungkasnya (wisa)

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed