oleh

Polsek Wulanggitang Panggil BPD, Bendahara dan Ketua TPK Desa Boru

-Hukrim-271 views

Flores Timur . beritaoposisi.co.id – Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Boru oleh oknum aparat Desa Boru , Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur yang dilaporkan masyarakat ke Mapolsek Wulanggitang.  Nomor : LI/02/VIII/2019/Reskrim 10 Agustus mulai bergulir , Kapolsek Wulanggitang, Iptu Mohamat Pua Djiwa selaku penyidik memanggil BPD Desa Boru. Selasa, 20/08/2019

Secara estafet  Rabu, 21/08/2019, Polsek Wulanggitang memanggil Bendahara dan Ketua TPK Desa Boru untuk melakukan pemeriksaan terhadap data = data pengelolaan Dana Desa Tahun 2017/2018.

Untuk sementara waktu Pemeriksaan berlangsung , penyidik Polsek Wulanggitang enggan berkomentar lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan kepentingan penyelidikan intensif dari pihak penyidik.

Iptu Mohamat saat dikonfirmasi di ruang kerjanya ( Kamis, 22/08/2019 ) terkait panggilan tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyikapi laporan tersebut dengan memanggil BPD, Bendahara dan Kasie Pembangunan untuk memeriksa data pengelolaan Dana Desa serta mengumpulkan keterangan terkait dugaan penyimpangan sebagaimana yang dilaporkan.

Ia ( Iptu Mohamad.red )  mengatakan dalam pemeriksaan pihaknya menemukan data – data yang mengarah pada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Boru Tahun 2017/2018.

Disinggung soal Dana Desa yang dipinjam pakai oknum aparat desa , Iptu Mohamad membenarkan , namun Dirinya belum mau membeberkan secara detail.

“Kami belum bisa memberikan keterangan secara lengkap. Semuanya masih dalam proses. Saat ini kami masih mendalami guna untuk kepentingan penyelidikan lanjutan”  Kata Iptu Mohamat

Senada yang di sampaikan Kanit Reskrim Polsek Wulanggitang, Bripka Budik Efendi ketika dikonfirmasi pada 24/08/2019 bahwa untuk sementara pihaknya masih mengumpulkan data – data untuk kepentingan penyelidikan lanjutan.

“Kita sudah sandingkan data antara BPD, Bendahara  dan Kasie Pembangunan, banyak ketidaksamaan keuangan. Yang jelas bahwa uang dipakai oknum aparat desa, siapa – siapa orangnya itu nanti dulu” kata Bripka Budik.

Informasi mengenai penyimpangan pengelolaan Dana Desa Boru di ranah hukum kian mulai marak di tengah masyarakat Desa Boru dan sekitarnya. Beragam dugaan dari masyarakat mulai bermunculan.

Beberapa informasi dari masyarakat kepada beritaoposisi.co.id  menilai bahwa pihak pemerintah Desa Boru masih lemah dalam mengelola Dana Desa. Hal tersebut terlihat dari beberapa kejanggalan pada pengelolaan Dana Desa Boru semenjak tahun 2017.

“Kami dengar bahwa ada oknum aparat desa yang pinjam pakai dana desa, ada hutang yang belum dibayar, lalu sekarang pihak polisi sedang menangani, itu berarti ada dugaan penyimpangan di sana.  Kami minta pihak Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan secara jelas” ungkap warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Kadis PMD Kabupaten Flores Timur, Drs. Rufus Koda Teluma, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 29/08/2019 mengatakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan desa harus dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pada pelaksanaannya harus sesuai dengan mekanisme.

“Dana Desa itu aturannya sudah jelas, jadi pelaksanaannya harus sesuai mekanisme. Dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban harus melibatkan masyarakat, itu tidak ada yang rahasia “.

Kalau sudah ditangan penyedik ya lanjutkan saja, saya setuju sekali” tutur Kadis PMD.Rufus. (*Atten)

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed