oleh

Potongan Dana Insentip Ketua RT/RW Desa Rogojampi, Mengudang Pertanyaan Publik

Berita Oposisi.co.id

(BANYUWANGI)_ Beberapa waktu sebelumnya beredar di media pemberitaan tentang adanya pemotongan dana insentip untik 112 Ketua RT/RW di Desa Rogojampi oleh Pemerintah Desa. Pasalnya dana insentip sejumlah Rp. 350.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) diberikan kepada Ketua RT/RW untuk masa pengabdian 5 bulan. Yang artinya para Ketua RT/RW di Desa Rogojampi menerima jasa pengabdian per bulannya sebesar Rp. 70.000 ( Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).

Jadi kontroversi ketika dana insentip yang terbilang tidak seberapa tersebut, dipotong sebesar Rp. 17.000 ( Tujuh Belas Ribu Rupiah ) dengan dalih kena Pajak Penghasilan. Sementara beredar informasi bahwa yang dilakukan pemotongan hanya dana insentip untuk Ketua RT/RW yang berstatus Aparatur Sipil Negara ( ASN ). Namun faktanya Pemerintah Desa Rogojampi melakukan pemotongan dana insentip berdalih PPh itu berlaku juga bagi semua Ketua RT/RW yang tidak berstatus ASN.

Kades Rogojampi Hj. Jamilah ketika dikonfirmasi memberikan keterangan, bahwa potongan PPh dana insentip dilakukan untuk yang tahun anggaran 2018. Pemahaman Kades Hj. Jamilah bahwa dana insentip yang kena PPh adalah yang tahun anggaran 2019. Diakui pula bahwa potongan PPh pada dana insentip Ketua RT/RW sudah berjalan tiap tahun anggaran dan hanya satu kali tahun anggaran tidak dilakukan pemotongan.

Penasaran pengakuan Kades Hj. Jamilah bahwa pernah satu kali tidak melakukan pemotongan pajak pada dana insentip Ketua RT/RW. Awak media pertanyakan sangsi apa yang diterima saat tidak dilakukan pemotongan pajak dijawabnya ” tidak ada “. Sementara informasi pembanding diperoleh dari Kepala Desa Gumirih Mura’i Ahmad yang notabene Ketua Askab, dan Kepala Desa Singolatren. Kepada awak media kedua Kepala Desa tersebut menuturkan bahwa tidak ada pemotongan pajak /PPh pada dana insentip Ketua RT/RW. Berlaku pemotongan hanya kepada Ketua RT/RW yang berstatus ASN saja.

” Pada awal – awalnya memang ada potongan pajak, tapi sejak dikelola DPMD saya tidak pernah memotong pajak. Yang dikenakan pajak hanya yang ASN, untuk tahun 2018 sudah tidak ada pemotongan pajak itu mas, “ jelas Kades Mura’i Ahmad via selulernya Minggu 2/6/2019.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh Kades Singolatren Apandi, bahwa di desanya juga tidak pernah memotong pajak untuk insentip Ketua RT/RW. Alasannya selain kasihan karena tidak seberapa nilainya, juga tidak ada aturan yang menganjurkan untuk dilakukan pemotongan pajak, kecuali untuk yang berstatus ASN.

Disisi lain Kades Rogojampi menunjukkan bukti penyetoran pajak yang dipotong dari dana insentip tersebut ke Kantor Pos. Yang mana yang benar, dipotong pajak apa tidak ya….???? (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed