oleh

Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Bawaslu Banyuwangi Masih Jadi Sorotan Publik

Banyuwangi Berita Oposisi.

Bumming di media bahkan jadi konsumsi publik, menyeruaknya penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu Banyuwangi akhir – akhir ini. Yang cukup tranding topik yaitu kasus dugaan terjadinya money Politik oleh Caleg Partai Demokrat di Dapil Banyuwangi : 1 No. Urut : 7 inisialnya ” RA “. Yang kemudian berbuntut pelaporan oleh Muhammad Helmi Rosyadi Ketuan Aliansi Rakyat Miskin ( ARM ) Banyuwangi.

Belum tuntas proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu atas laporan Helmi, disusul lagi laporan ke Bawaslu oleh LSM LIRA dengan kasus yang sama yaitu dugaan money politik oleh Caleg ” RA “. Setelah melalui proses panjang akhirnya Bawaslu Per Tanggal 07 Mei 2019 resmi keluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan / Temuan atas nama pelapor Muhammad Helmi Rosyadi Status Laporan / Temuan Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu dengan alasan Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal   523 ayat (2) jo. Pasal : 578 ayat (2) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yang mana penjelasan Ketua Bawaslu Banyuwangi ( Hamim ) pada Rabu 08/05/2019 saat dikonfirmasi terkait penghentian proses penanganan tindak pidana Pemilu atas laporan Helmi.

” Untuk pelaporan yang dilakukan oleh Helmi satu tidak memenuhi unsur di kampanyenya, terlapor bukan pelaksana kampanye, bukan tim kampanye, kemudian waktu memberikan uang tidak ada ajakan juga tidak ada alat kampanye yang disebarkan. Kemudian subyek hukumnya terlapor tidak terpenuhi, yang dilaporkan bukan Caleg tapi Yanto Badut, dan Yanto Badut bukan tim kampanye, “ ungkapnya.

Sementara Muhammad Helmi Rosyadi mengaku kecewa mengetahui bahwa proses penanganan tindak pidana Pemilu atas laporannya dinyatakan tidak memenuhi unsur oleh Bawaslu. Yang karena kekecewaannya itu Helmi berniat melaporkan persoalan tersebut ke Bawaslu RI dan ke DKPP. Bahkan ada Tokoh Masyarakat yang juga faham hukum inisial ” IR ” menyayangkan atas dihentikannya proses penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, ” kok bisa ya, apa sudah benar – benar dikaji betul maksut per kalimat di Pasal 523 ayat (2) itu ya, “.

Dan pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu ( Hamim ) juga memberitahukan bahwa terkait persoalan yang sama yaitu dugaan money politik oleg Caleg Partai Demokrat Dapil Banyuwangi 1 inisial ” RA ” yang atas laporan LSM LIRA disampaikan bahwa proses penanganannya masih berjalan.

Teguh Bupati LIRA dikonfirmasi beberapa hari sebelumnya membenarkan atas pelaporannya ke Bawaslu terkait dugaan money politik oleh Caleg inisial ” RA “.

” Nggeh mas ( iya mas ), Kami hanya berusaha mencoba ingin mengawal penegakan regulasi yang menurut saya masih jauh dari ekspektasi, “ jawabnya Via seluler (Wa) 06/05/2109 (11:45) Wib.

Penasaran dengan hasil proses penanganan tindak pidana Pemilu atas laporan LSM LIRA, awak media konfirmasi lanjutan kepada Ketua Bawaslu Banyuwangi ( Hamim ) Via seluler ( Wa ) Jumat 10/05/2019 (17:10) Wib. Pertanyakan apakah proses penanganan tindak pidana Pemilu atas pelaporan LSM LIRA sudah ada keputusan statusnya, apakah bernasib sama dinyatakan tidak memenuhi unsur ?. Yang kemudian mendapat tanggapan pada Sabtu 11/05/2019 (11:16) Wib.

” Unsur yang di maksud bisa dilihat dari pasal yang diduga dilanggar bisa dilihat di Pasal 523 ayat (2) yakni pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang “. Lanjutnya selang satu menit (11:17) Wib, ” Untuk Laporan Dugaan Pidana Pemilu yang lain saat sekarang masih dalam penanganan di Gakkumdu Banyuwangi, ”  sambung keterangannya.

Kemudian awak media diminta oleh Ketua Bawaslu ( Hamim ) melihat Subyek hukum pada Pasal : 523 ayat (2) yang berbunyi : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksut dalam Pasal : 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ).

Mengingat Ketua Bawaslu fokus pada masalah Subyek hukum pada Pasal tersebut yaitu pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Dan bunyi Pasal : 523 disebutkan hanya sampai pada kalimat ” ….Masa Tenang “, maka awak media pertanyakan bagaimana yang dimaksut dengan kalimat berikutnya yaitu, ” secara langsung ataupun tidak lansung ” itu pak ? dijawabnya singkat, ” cukup jelas “.

Berikut Ketua Bawaslu untuk lebih menegaskan keterangannya kepada awak media meminta melihat di keterangan pihak yang sudah terklarifikasi.

” Bisa di lihat di keterangan pihak yang sudah terklarifikasi, ” pintanya.

Lantaran itu awak media kutip keterangan pihak yang sudah terklarifikasi melalui foto salinan lembar BAP warga Kampung Mandar Banyuwangi yang ternyata sudah beredar di medsos ( fb ). Diantaranya ada yang mengaku diberi 3 kaleng sarden dulu dijanjikan akan datang lagi pada masa tenang beri uang, ada yang mengaku dimintai fk KTP dan KK dulu, ada yang mengaku terima uang 50 ribu, ada yang mengaku diberitahu cara nyoblos pakai contoh surat suara, ada yang mengaku disuruh jangan lupa nyoblos Caleg Partai Demokrat No. 7 dan disebutkan nama Calegnya juga. Untuk amannya ada permintaan dari yang membagikan uang kepada pihak penerima, untuk tidak cerita kepada siapa – siapa. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed