oleh

Ribuan Guru Honorer Blitar Unjuk Rasa Di Kantor DPRD Kabupaten Blitar

Blitar Oposisi – Ribuan honorer K2 yang terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT) dan  Pegawai Tidak Tetap (PTT) se Kabupaten Blitar kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa bukan lagi dilakukan di masing-masing kecamatan, namun terpusat di kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (25/09/2018). Aksi ribuan honorer K2, GTT dan PTT ini juga didampingi ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar.

Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk yang berisi luapan kekecewaan mereka terkait aturan seleksi CPNS 2018. Mereka menilai, penerimaan CPNS justru melukai  tenaga honorer K2, GTT dan PTT. Karena, mereka yang sudah berjuang dan mengabdi puluhan tahun hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Khususnya Kabupaten Blitar, dalam seleksi CPNS 2018 hanya mendapatkan kuota tenaga pendidik 170 orang melalui jalur reguler dan 58 jalur honorer K2.

“Moratorium untuk tenaga pendidik sejak 2012 lalu. Di Kabupaten Blitar sendiri mulai 2018 sudah ratusan yang pensiun. Kemudian puncaknya adalah pada 2019 sampai 2022 nanti. Kabupaten Blitar terancam kehabisan tenaga pendidik jika sekarang saja yang bisa ikut rekrutmen CPNS jumlahnya hanya ratusan. Padahal kekurangan kita sebelum sebelum yang akan pensiun ini sebanyak 2.278 di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar,” papar Ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar.

Ribuan honorer K2 juga menuntut agar pemerintah mencabut Permen PAN-RB 36/2018. Dalam Permen tersebut disebutkan  batas usia bagi honorer K2 yang ingin ikut seleksi CPNS 2018 maksimal adalah 35 tahun per 1 Agustus 2018. Batas usia itu dinilai sangat tidak manusiasi. Mereka juga menuntut ada payung hukum pengangkatan mereka sebagai GTT/PTT dan menuntut mendapatkan penghasilan layak, minim UMK.

Menurut Munthohar, di Kabupaten Blitar tercatat sebanyak 800 honorer K2 bidang pendidikan. Dari jumlah tersebut hanya 70 orang saja yang masih berusia di bawah 35 tahun. Sementara jumlah GTT yang direkrut dari kebijakan sekolah akibat kekurangan tenaga pendidik sebanyak 3.000 orang. Mereka, selama ini diupah hanya dengan gaji Rp 200 hingga Rp 300 ribu per bulan.

“Honorer K2 bidang pendidikan itu adalah sisa rekrutmen CPNS K2 pada 2013 lalu. Sementara jumlah GTT kurang lebih 3.000 orang yang direkrut atas kebijakan  sekolah karena masing-masing sekolah kekurangan tenaga pendidik. Jika idealnya satu sekolah ada 9 guru PNS, di Kabupaten Blitar rata-rata hanya punya 3. Kalau tidak merekrut GTT siapa yang mau mengajar,” tandasnya.

Usai berorasi, 50 perwakilan honorer K2, GTT dan PTT melakukan audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi pemerintahan dan hukum. Dalam audiensi itu beberapa tuntutan yang mereka usung disampaikan kepada DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Usulan tersebut diantaranya, mereka meminta diangkat menjadi PNS, menolak perekrutan CPNS yang mensyaratkan ambang batas usia 35 tahun. Jika tuntutan ini tidak terealisasi, maka ribuan guru honorer mengancam akan memperpanjang mogok kerja.

“Tuntutan teman-teman jelas. Mereka mengabdi puluhan tahun. Rata-rata di atas 35. Kalau tuntutan ini tidak terealisasi ya Inalillahi,” kata Munthohar.

Sementara Ketua Komisi Satu DPRD Kabupaten Blitar, Endar Suparno bernjanji akan menampung aspirasi  honorer K2, GTT dan PTT dan menyampaikan kepada pemerintah pusat.

“Usulan mereka akan kami teruskan ke pemerintah pusat.  Bahkan jika mereka minta didampingi, DPRD akan mendampingi untuk menyampaikan hal ini pada pemerintah pusat. Kami siap,” tegas Endar Suparno.

Aksi akbar ini juga sempat diwarnai aksi teatrikal. Sejumlah GTT dan honorer bahkan menangis saat menyampaikan kegundahan mereka. (Fajar AT)

6Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed