oleh

Saling klaim dengan Pemkab, Kades Pamolokan Bersama Warga Tolak Penertiban Perumahan Guru

Sumenep Oposisi, – Berdasarkan surat keputusan Bupati Sumenep yang ditandatangani oleh Wakil Bupati ahmad fauzi. Dinas pendidikan Sumenep ngotot tetap paksakan agenda penertiban dan Pengosongan aset tanah yang diatasnya berdiri bangunan perumahan Guru.

Meski Mendapat Penolakan keras Dari Kades bersama warga namun Pemkab Sumenep melalui dinas Pendidikan setempat tetap ngotot melanjutkan Pengukuran serta Pemasangan patok dan banner, yang berlokasi di desa pamolokan tersebut.

Dalam pantauan wartawan beritaoposisi dilapangan Nampak Kades Pamolokan beserta sejumlah warga merespon niat pemkab dengan menolak serta mengajak para pihak yang terlibat Untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan objek tanah kas desa (TKD).

Menurut kades Pamolokan Rachmad Ariadi, bahwa tanah yang di klaim oleh pemerintah kabupaten Sumenep sebagai aset milik pemkab adalah tanah pecaton desa Pamolokan dengan persil 12 DK (darat kliwon) dengan luas 9042 m2.

“Saya sangat menyayangkan atas sikap Dari Dinas Pendidikan Sumenep yang serta merta mengklaim tanah kas desa ini sebagai tanah negara dan selama ini saya sebagai kapala desa tidak pernah dilibatkan ataupun diundang untuk membahas masalah tanah kas desa ini, bahkan orang Diknas mengatakan kepada Warga untuk secepatnya mengosongkan tempat tersebut”, Ungkap rahmad

“Saya katakan ini adalah tanah kas desa dan tolong hargai keberadaan kami. Bila tanah ini diperlukan oleh pemkab silahkan saja kami tidak akan menghalangi, setidaknya rembuk dulu dengan kami didesa, ini Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya sebagai kepala desa tiba tiba sekarang mau dilakukan pengukuran batas dan tembusannya kesaya baru tadi malam diterimadi “, Imbuh Rahmad saat dilapangan Selasa 03 Juli 2018.

Rahmad menambahkan bahwa sertifikat yang dipegang pemkab selama ini adalah sertifikat hak pakai tanah Negara sementara tanah ini adalah tanah kas desa, ini sudah jelas nyata nyata ada perubahan, dari TKD ke tanah Negara, saya menduga ini pasti ada pemalsuan.

Karena tanah kas desa dan tanah negara cara pelepasannya berbeda, kalau tanah negara cukup dengan permohonan hak, sementara tanah kas desa harus melalui proses rembuk di desa setelah di setujui oleh warga harus ada gantinya yang senilai dengan tanah kas desa, jadi untuk sementara ini saya menduga ada pemalsuan yang awalnya tanah kas desa menjadi tanah negara, karena desa mempunyai data lengkap dan itu melekat di peta desa, juga di aset, PBB juga ada lengkap.

Terkait dengan Aset tersebut Dari dulu pembayaran sewa yang mendiami perumahan Guru tersebut adalah Diknas dan desa sendiri tidak pernah terlibat apa apa semua masuk ke dinas pendidikan.

Bukti intruksi dari Pemkab Sumenep

Disisi lain kabag Hukum Pemkab Sumenep Setiawan Karyadi pada saat dilokasi mengatakan bahwa proses penertiban ini sudah melalui prosedur dan sudah sesuai dengan UU, PP dan peraturan Mentri dalam Negeri yang mengatur tentang aset Negara dibuktikan dengan sertifikat hak pakai nomer 14 tahun 2004.

Kalau kepala desa setempat berdasarkan Leter C, dan Kami dalam hal ini pemkab Sumenep secara hukum berdasarkan data yuridis penguasaan sertifikat nomer 11 dan 14 tahun 2004 serta penguasaan fisik sudah menempati lahan tersebut.

Proses penertiban melibatkan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP serta pelaksanaan penertiban berjalan lancar meski sebelumnya antara pihak pemerintah daerah yang di wakili oleh Kabag Hukum bersitegang dengan warga dan kades. ( hartono /mes)

5Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Seharusnya pemkab memberitahuk kepala desa pamolokan karena tanah tersebut yang diklaim tanah aset berada di desa pamolokan, mengenai bukti sertifikat hak pakai yg dimiliki oleh pemkab kebenarannya perlu dibuktikan tidak ada jalan lain dari pihak kepala desa yang mengkalim tanah tersebut merupakan tanah pecaton dengan bukti yg dimiliki melakukan gugatan ke pengadilan sehingga ditemukan kebenaran yg sesungnya tentang identitas tanah tersebut

News Feed