oleh

Sejumlah Mahasiswa Demo Pemkab, Tuntut Tutup Kembali Tambak Udang Di Bluto

-Berita-14 views

Beritaoposisi.co.id , Sumenep –  Beroperasinya kembali Usaha tambak udang diduga ilegal yang dilakukan oleh pengusaha tambak, sejumlah aktivis dan masyarakat Bluto turun jalan mendatangi kantor Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat untuk menyampaikan aspirasi beroprasinya tambak udang yang di duga ilegal dan per-ijinannya , Kamis (12/9/2019).

Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa itu dipusatkan di kantor Satpol PP Sumenep, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menutup kembali reklamasi tambak udang di Desa Pakandangan, Kecamatan Bluto, yang telah kembali beroperasi yang di duga tidak mengantongi izin  .

Dalam orasinya, Sutrisno, menyampaikan , “ Sangat disayangkan tambak udang tersebut dengan leluasa masih tetap bisa beroperasi bahkan melakukan perluasan dan reklamasi pantai secara ilegal , siapa aktor dibelakang semua itu karena sudah jelas ijinnya sudah berakhir pada tahun 2015 “. .

“Sebelumnya usaha tambak udang ini telah mendapat desakan dari banyak pihak, sehingga akhirnya pada tanggal 10 April 2019 Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi menutup tambak udang tersebut,” kata Sutris. Kamis (12/9).

Menurut keterangan salah satu pendemo yang enggan menyebutkan identitasnya pada beritaoposisi menuturkan , “ Meski tambak udang tersebut sudah ditutup pada 5 bulan yang lalu namun pada awal September 2019 kembali beroperasi, sementara masyarakat terdampak menginginkan tambak udang tersebut ditutup secara permanen “.

“Masyarakat menolak lantaran sudah jelas keberadaan usaha tambak udang tersebut mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan terdampak dan kwatir dikemudian hari menjadi  penyebab ambruknya tangkis laut sebagai dampak reklamasi yang berlebihan seperti sekarang ini ,” ungkap Pedemo dalam orasinya .

Oleh sebab itu, masyarakat mengumpulkan petisi penolakan tambak udang tersebut yang diklaim 90% masyarakat menolak reklamasi tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Barat , berharap tambak udang itu ditutup .

 

Dalam petisi penolakan tambak udang masyarakat Pakandangan Barat dan aktifis mahasiswa menuntut 3 aitem :  

1.Menolak reklamasi pantai secara ilegal.

2.Mendesak pemerintah menutup tambak udang ilegal secara permanen.

3.pemerintah harus memberikan sanksi kepada pengusaha tambak udang dengan cara mengembalikan lokasi reklamasi menjadi seperti semula.

Menanggapi tuntutan para pendemo, Kabid Penegak Perda Satpol PP Sumenep, Nurus Dahri menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinasi bersama tim, karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melakukan penutupan kembali. “Kita tidak bisa serta merta satpol PP langsung ke sana melakukan penutupan, menunggu rekomendasi tim dulu,” tuturnya.

Sementara itu, Kukuh Agus Susyanto, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Sumenep mengungkapkan, pihak pengusaha saat ini dalam tahap pengurusan izin kembali, bahkan diakui Kukuh sudah dalam tahap kajian tim. “Saat ini, pengusaha tambak di Pakandangan itu sudah mengajukan permohonan izin, karena sekarang merujuk PP 24 harus melalui perizinan OSS, itu kami sudah terima, sudah rapat koordinasi dan survei lapangan bersama tim, kendati belum kita keluarkan, ucapnya.

Lebih lanjut, kukuh menjelaskan, jika berbicara izin reklamasinya itu sudah bukan domain kabupaten, melainkan menjadi ranah provinsi. “Berdasarkan kajian tim teknis, izin tambak tersebut belum direkomendasikan, kalau izin reklamasinya menjadi kewenangan propensi, bukan daerah lagi,” ungkapnya .

Jika kenyataannya, pengusaha “nakal” tambak udang itu beroperasi kembali tanpa  mengantongi izin, hal itu akan menjadi catatan penting tim untuk mengambil langkah. “Itu nanti kita kaji bersama tim mengenai langkah – langkah apa yang harus dijalankan, kita sampaikan ke pimpinan , tutupnya.( Har )

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed