oleh

Tempat Hiburan Malam di Banyuwangi Wajib Memasang Kamera CCTV.

-Sosial-18 views

Berita Oposisi.co.id

Lingkar Studi Kerakyatan (LASKAR) mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera memasang kamera CCTV di seluruh tempat hiburan malam, untuk mempermudah memantau para tamu.

Usaha tempat hiburan malam di Banyuwangi yang diperbolehkan hanya karaoke keluarga tanpa pemandu lagu sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.

Ketua Lingkar Studi Kerakyatan (LASKAR), Muhammad Helmi Rosyadi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memerintahkan kepada pemilik dan pengusaha tempat hiburan malam memasang kamera CCTV di setiap ruangan (room) karaoke supaya lebih mudah pemantauannya.

“Setahu saya Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) telah sepakat untuk mempunyai aplikasi bersama dari jarak jauh untuk mengawasi tempat hiburan malam karena masih banyak yang melanggar aturan. Selain itu, juga untuk memantau keluar masuk tamu karena ada dugaan pelajar dan anak di bawah umur biasanya ke tempat hiburan malam tanpa  ditemani orang tua atau keluarga lainnya ”, papar Helmi yang juga Ketua Koalisi Anti Kekerasan Pada Anak (KAKAK) pada hari Kamis (11/07/2019)

Pasalnya Dalam hal ini Helmi berharap agar aparat penegak hukum harus terus melakukan pengawasan yang ketat.

“Berdasarkan Perda, tempat hiburan yang diperbolehkan di Banyuwangi hanya karaoke keluarga, sehingga didalam ruangan (room) karaoke tidak diperbolehkan adanya minuman beralkohol,” ungkap Helmi.

Oleh sebab itu, dan cukup beralasan bila Laskar menuntut di setiap tempat hiburan maupun karaoke harus segera dipasangi kamera CCTV.

Laskar juga mendesak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan sosialisasi pemasangan kamera CCTV  kepada para pemilik dan pengusaha tempat hiburan malam.

“Jika masih saja ada yang melanggar, maka pemilik dan pengusaha tempat hiburan sebaiknya diberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembekuan izin usaha sementara sampai pencabutan izin.” tegas Helmi.

Hal ini menurut Helmi, untuk menciptakan rasa aman di masyarakat serta mendorong usaha sektor pariwisata di Banyuwangi berkembang dengan baik.

Tak hanya itu, Helmi juga menyoal banyaknya tempat kost yang dinilai menyimpang dan disewakan secara harian maupun mingguan seperti homestay, guest house dan hotel. Dan katanya tidak sesuai dengan Perda.

“Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos. Apabila ditemukan rumah kos yang tidak sesuai peruntukannya maka sebaiknya diberi sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis sampai penutupan usaha rumah kos hingga pidana,” pungkas Helmi. (rdy35).

0Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed